“Penilaian ini bukan sekadar menentukan siapa yang terbaik, tetapi menjadi bahan pembelajaran bagi seluruh pemerintah daerah. Tata kelola yang baik mencerminkan tingkat kehadiran dan manfaat pemerintah bagi masyarakat,” tegas Muchlis Hamdi.
Arif Zulkifli menambahkan bahwa penilaian dilakukan dengan sangat hati-hati, termasuk mempertimbangkan isu-isu sensitif, seperti kasus korupsi yang dapat memengaruhi hasil akhir.
Indikator Penilaian Meliputi Tata Kelola dan Akselerasi PSN
Penilaian tata kelola mencakup Indeks Inovasi Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), LPPD, serta realisasi pendapatan daerah. Data ini diperkuat oleh indeks dari lembaga lain seperti KPK, BRIN, KemenPAN-RB, dan Komisi Informasi Pusat.
Sementara itu, akselerasi PSN dinilai dari pencapaian strategis, termasuk penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kesenjangan kesejahteraan masyarakat. Penilaian ini menekankan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Melalui apresiasi ini, diharapkan tercipta budaya kompetisi sehat antardaerah, memperkuat akuntabilitas, serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih efektif, inovatif, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” ujar Arif Zulkifli.
