Kondisi tersebut, tentunya membuat pemerintah daerah harus mengambil langkah konkrit, sehingga keuangan daerah tidak habis terpakai. Apalagi hanya membebankan anggaran daerah, dengan tambahan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya sekitar Rp600 juta.
“Pertanyaannya adalah, dengan efesiensi yang dilakukan pemerintah pusat, Maluku ini mau dikemanakan. APBD sudah kecil, masalahnya banyak yang mesti diselesaikan, oleh karena itu, ini tugas berat bagi gubernur dan wakil gubernur,” tukasnya.
Menurut Wattimury, salah satu cara agar pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas secara baik, yaitu Maluku harus dibebaskan dari efesiensi anggaran. Apalagi, ada kebijakan gubernur untuk membangun sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Uang dari mana lagi. Namanya efesien itu dibebaskan dari Maluku lah, kita punya masalah begini rumit, APBD sudah kecil ditambah hutang, rakyat dapat apa?,” cetusnya.
Disingung adanya keluhan gubernur soal Pokir, Politisi PDIP itu mengaku tidak apa-apa. Dia bersyukur jika gubernur mengambil hal tersebut, sehingga diketahui ada masalah dengan daerah ini.
“Cara yang bagus menurut saya, beliau tidak menutupi fakta, biarlah beliau mengeluh supaya kita tahu, dan mari kita bicara supaya kita berjuang bersama-sama. Sekarang mari kita satukan tekat, kita maju dekati presiden, untuk kemajuan kedepan,” pungkasnya. (keket)
