Porostimur.com, Ambon – Ramainya pembincangan mengenai isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang membuat Direktur Institut Demokrasi Indonesia Said Moksen Almahdaly angkat bicara.
Almahdaly mengatakan, penundaan Pemilu tidak sejalan dengan spirit konstitusi.
“Penundaan Pemilu yang berdampak pada perpanjangan masa jabatan publik tidak sejalan dengan spirit konstitusi bahkan merusak demokrasi kita,” kata dia kepada jurnalis porostimur.com, pada Senin (28/2/2022).
Almahdaly menjelaskan, wacana penundaan pemilu merupakan hal yang tidak demokratis.
Pertama, penundaan pemilu 2024 akan berdampak pada perpanjangan masa jabatan presiden dan bisa menutup suksesi kepemimpinan nasional.
Kedua, perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu tidak sesuai dengan tata tertib politik karena melewati batas 5 tahun dalam pasal 7 UUD 1945 disebutkan masa jabatan presiden selama 5 tahun dan bisa dipilih lagi dalam 1 periode berikutnya.
“Dorongan untuk menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 saat polimik hari pengumutan suara sudah berakhir, justru akan menciptakan kegaduhuan baru. Pemikiran yang berkonsekuensi pada perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden itupun cenderung otoritarian dan anti demokrasi sehingga dikhawatirkan bisa mengganggu stabilitas politik,” ujar dia.
