Porostimur.com, Jakarta — Praktisi hukum dari Indonesian Anti Corruption Network (IACN) Yohanes Masudede mempertanyakan sikap Direktur Eksekutif Anatomi Pertambangan Indonesia (API) Riyanda Barmawi, yang menurutnya melakukan praktik tebang pilih dalam menyikapi persoalan pertambangan di Maluku Utara.
Dalam pernyataannya, Yohanes menilai API justru gencar menyoroti perusahaan lain, sementara dugaan pelanggaran besar yang dilakukan PT Position di Halmahera Timur nyaris tak pernah disentuh.
“Jangan-jangan karena sumber hidup dan penghidupannya mengalir dari situ, sehingga Riyanda terkesan tutup mata terhadap pelanggaran yang dilakukan PT Position,” ujarnya di Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2025) malam.
Dugaan Pidana Kehutanan dan Serobot Konsesi Perusahaan Lain
Menurut Yohanes, PT Position diduga keras melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dalam area Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Halmahera Timur. Data sejumlah lembaga investigasi memperkuat dugaan tersebut.
CERI (Center of Energy and Resources Indonesia) sebelumnya menemukan adanya bukaan lahan ilegal seluas 7,3 hektare di dalam wilayah konsesi milik PT Wana Kencana Mineral (WKM).
Aktivitas itu dinilai menabrak UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta UU Minerba.
