Teguh menambahkan, setelah mengkoreksi kebijakan keliru Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini, Presiden Prabowo ada baiknya juga meninjau kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani memotong anggaran dengan dalih efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.
Pemotongan anggaran itu dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan, bahkan government shutdown, yang berarti merusak kualitas pelayanan rakyat.
Teguh menambahkan, kebijakan umum Presiden Prabowo adalah menghindarkan kebocoran dan pemborosan yang selama ini terjadi dan terkesan dibiarkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani semestinya menterjemahkan kebijakan umum itu pada tataran teknis yang lebih kreatif sehingga sektor penerimaan dapat dimaksimalkan tanpa mengorbankan kinerja pemerintah dalam melayani kebutuhan rakyat.
“Saya curiga, menteri-menteri seperti ini sengaja mengambil kebijakan yang berdampak pada turunnya kepercayaan rakyat terhadap presiden. Ini sangat tidak elok”, demikian Teguh. (red)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
