Blok Masela ada di Maluku bukan NTT, PI 10% wajib ke Maluku

oleh -97 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Ditetapkannya lokasi kilang pengelolaan gas bumi (on shorre) Blok Masela di daratan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), sangat berpengaruh pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat di Maluku.

Namun keberadaan pihak pemenang tender pengelolaan gas bumi dimaskud, yakni PT Inpex Masela, juga menjadi sorotan utama masyarakat, khususnya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB).

Pasalnya, ada lahan yang harus dilepaskan untuk wilayah on shorre Blok Masela namun bersentuhan langsung dengan perkebunan tebu yang berada di sekitar lokasi dimaksud.

Hal mana dibenarkan Ketua DPC GMNI Kabupaten MTB, Nyongker Teftutul, saat berhasil dikonfirmasi wartawan, di Ambon, Kamis (12/4).

Link Banner

Menurutnya, sebuah tanda tanya besar hadir dalam masyarakat maupun pemerintah atas penyediaan lahan bagi perkebunan tebu yang saat ini sedang beroperasi di daerah yang pernah dikelola oleh PT Inpeks Block Marsela, di Desa Bomake sampai ke Desa Latdalam, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel).

Baca Juga  PDI Perjuangan Kuasai DPRD Bitung

”Untuk penyediaan lahan perkebunan tebu yang pernah dikelola oleh PT Inpex Blok Masela, perlu adanya kejelasan dari Pemerintah Kabupaten MTB secara khusus, karena ini berbicara mengenai kepentingan rakyat. Kemarin memang sudah dijelaskan oleh Bupati MTB, Petrus Fatlalon, dengan DPD KNPI MTB dan DPC GMNI MTB. Yang mana, Pak Bupati sendiri mengakui telah ada pelepasan 5000 hektar lahan perkebunan tebu. Sehingga menjadi sebuah pertanyaan bagi DPD KNPI MTB maupun DPC GMNI MTB bahwa PT Inpex Blok Masela pernah melakukan aktifitas di daerah tersebut,” ungkap Nyongker Teftutul.

Diakuinya, dengan kehadiran PT Inpex Masel yang mengusung kepentingan negara, akunya, akan menghapuskan keberadaan perkebunan tebu.

”Yang disayangkan bagi kami DPC GMNI MTB adalah sudah ada pelepasan hak tanah dari masyarakat yang ada di 2 desa di Kecamatan Tanimbar Selatan, melalui Pemerintah Daerah MTB. Sehingga sudah tentunya pasti akan ada negosiasi antara Investor dengan Pemerintah Kabupaten MTB,” jelasnya.

Baca Juga  Tetangga yang Tak Akur

Selain lahan, masalah pembagian PI 10% Blok Masela untuk Maluku dan NTT juga menjadi perhatian serius.

Pasalnya, secara agraris, Blok Masel masuk dalam wilayah 12 mil laut Maluku, bukan NTT.

Seperti yang diungkapkan Ketua DPC GMNI Ambon, Suhjarih Somar, mendukung pernyataan Teftutul dan Timisela tadi.

”Kalau dilihat dari sisi hukum Agraria, pengelolaan block marsela secara hukum berada pada jarak 12 mil laut Maluku. Sehingga berkaitan dengan permintaan PI 10% yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi NTT, ke Pemerintah RI, Kami GMNI Cabang Ambon sangat menolak dan tidak setuju dengan permintaan yang dilakukan oleh Pemerintah NTT. DPC GMNI Ambon, mendukung penuh kebijakan dari Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperjuangkan PI 10% ke Pemerintah RI. Sehingga menyikapi persoalan Blok Masela, kami DPC GMNI Ambon dan seluruh OKP dan Cipayung, serta lembaga LSM, dan DPD KNPI Maluku dan seluruh SKPD Maluku akan bersama-sama membangun sinergritas dalam mengawal PI 10% Blok Masela untuk Maluku,” pungkasnya. (febby sahupala)