Dokter yang Merawat Wali Kota Ambon Berpotensi Dijerat

oleh -565 views
Link Banner

Porostimur.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menindak dokter yang merawat Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy di Jakarta. Lembaga Antikorupsi mencium upaya perintangan penyidikan kasus suap Richard oleh dokter itu.

“Kalau misalnya tim dokter hanya membuat suatu alasan ya ini akan berbahaya bagi tim dokter tersebut. (Bisa) dikatakan sebagai pihak yang ikut menghalang-halangi,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Jakarta, Minggu (15/5/2022).

Karyoto mengatakan upaya perintangan penyidikan karena dokter memberikan surat sakit agar Richard tidak menyambangi KPK saat hendak diperiksa. Surat sakit itu diberikan ke KPK melalui kuasa hukum Richard.

Saat itu, KPK tidak langsung percaya. Korps Antikorupsi sudah memantau aktivitas Richard di Jakarta. Richard sempat keluyuran di salah satu mal di Jakarta.

Usai mendapatkan surat sakit itu, Karyoto memerintahkan beberapa anak buahnya menyambangi rumah sakit dan dokter yang merawat Richard. Saat disambangi, dokter dan rumah sakit itu menyebut Richard hanya mencabut jahitan dan suntik antibiotik.

Baca Juga  Kanwil Kemenag Malut Laksanakan Bimtek Peningkatan Mutu Layanan KUA

“Tim kami juga sudah melakukan pengawasan ya, dan itu hanya cabut jahitan dan suntik antibiotik. Kemudian masih sempat jalan-jalan di mal. Artinya, ini dalam keadaan sehat,” ujar Karyoto.

KPK menilai pencabutan jahitan dan suntik antibiotik bukan alasan menunda pemeriksaan. Sehingga, KPK mempertanyakan alasan dokter itu memberikan surat sakit.

KPK langsung mengingatkan dokter itu dengan upaya perintangan penyidikan. Lembaga Antikorupsi juga mengingatkan dokter itu dengan kasus mantan Ketua DPR Setya Novanto yang sempat beralasan sakit karena benjol sebesar bakpao.

“Kita ada pengalaman kasus Setya Novanto dengan ‘bakpao’,” tutur Karyoto.

Setelah komunikasi dengan dokter dan rumah sakit itu, Richard langsung bisa dibawa paksa ke Gedung Merah Putih KPK. Dia sehat untuk diperiksa dan ditahan dalam kasus suap yang menjeratnya.

“Kalau orang tidak sehat mungkin dari vitalnya bisa kelihatan, mungkin tekanan darahnya tampakan dan lain-lain,” ucap Karyoto.

Baca Juga  KPK Jemput Paksa Wali Kota Ambon Karena Tak Kooperatif

Richard ditetapkan tersangka kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Ambon pada 2020. Dia juga ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi.

Sebanyak dua pihak lain ditetapkan sebagai tersangka, yakni Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Andrew Erin Hehanussa (AEH) dan karyawan Alfamidi Kota Ambon, Amri (AR). Amri masih buron.

Richard diduga mematok Rp25 juta kepada Amri untuk menyetujui dan menerbitkan dokumen izin ritel. Dokumen itu berupa Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Selain itu, Amri juga mengguyur Richard Rp500 juta. Fulus itu untuk penerbitan persetujuan prinsip pembangunan untuk 20 gerai usaha retail. Uang diberikan bertahap melalui Andrew.

KPK juga mengendus Richard menerima aliran sejumlah dana dari berbagai pihak sebagai gratifikasi. Namun, hal itu masih didalami lebih lanjut oleh tim penyidik KPK.

Baca Juga  Walikota Ambon: Pelayanan Publik Tetap Buka dengan Protokol Kesehatan Ketat

Amri disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan, Richard dan Andrew disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

(red/medcom/sindonews)

No More Posts Available.

No more pages to load.