Abubakar karena itu meminta aparat tidak berhenti pada pengamanan pascabentrokan, tetapi mengusut seluruh rangkaian peristiwa sebelum dan sesudah konflik. Menurutnya, penanganan yang hanya berfokus pada bentrokan fisik tanpa mengungkap persoalan yang mendahuluinya berisiko meninggalkan rasa ketidakadilan di salah satu pihak.
Kerugian Patahuwe Juga Harus Diungkap
Di sisi lain, penderitaan dan kerugian yang dialami warga Negeri Patahuwe juga tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan peristiwa. Berdasarkan keterangan kepolisian, sedikitnya 27 rumah warga dan satu unit sepeda motor terbakar dalam bentrokan tersebut, sementara sejumlah fasilitas masyarakat juga dilaporkan mengalami kerusakan.
Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto sebelumnya menyatakan bentrokan berawal dari kebakaran lahan yang kemudian berkembang menjadi kesalahpahaman dan ketegangan antara warga kedua negeri.
“Dalam bentrok itu, sebanyak 27 rumah warga dan satu motor terbakar. Peristiwa tersebut juga menyebabkan empat warga dari salah satu desa mengalami luka akibat terkena tembakan senjata angin,” ujar Dadang.
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa konflik telah menimbulkan korban dan kerugian pada kedua komunitas. Karena itu, pengungkapan fakta tidak boleh diarahkan untuk membenarkan satu pihak sekaligus mengabaikan kerugian pihak lainnya. Sebaliknya, setiap dugaan pelanggaran harus ditempatkan berdasarkan bukti dan diproses sesuai hukum, tanpa melihat siapa yang menjadi pihak dalam konflik.
