Dalam prinsip hukum dikenal adagium actori incumbit probatio-siapa yang mendalilkan, dialah yang wajib membuktikan. Tuduhan tanpa bukti kuat hanya akan menjadi fitnah, bukan kritik.
Sayangnya, logika politik hari ini kerap tidak berjalan beriringan dengan logika hukum ataupun etika. Tuduhan yang lemah sering justru mendapat panggung lebih luas di media sosial dan kanal-kanal digital, menciptakan distorsi persepsi publik. Politik kehilangan substansi ketika lebih sibuk menyerang personal daripada mengkritisi kebijakan.
Bukan Kritik, Tapi Delusi
Kita bisa menerima bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi. Pemerintah harus dikoreksi, dikawal, dan diawasi. Namun, menyerang seorang mantan presiden-siapa pun orangnya-dengan narasi tanpa dasar hukum yang valid, bukanlah praktik oposisi yang sehat. Itu adalah delusi politik, lahir dari dendam dan kegagalan mengartikulasikan agenda perubahan secara konstruktif.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa narasi ini bisa berdampak lebih luas. Ia mengikis kepercayaan terhadap institusi pendidikan, menciptakan keraguan terhadap stabilitas politik nasional, dan pada akhirnya merugikan iklim investasi.
Tidak sedikit investor asing yang menjadikan kepastian hukum dan stabilitas politik sebagai parameter utama.
Ketika narasi-narasi seperti ini terus dikapitalisasi tanpa kendali, dampaknya bukan hanya politik domestik, tapi juga reputasi Indonesia di mata dunia.
