Meski demikian, jelasnya, pihaknya akan menindaklanjuti pembangunan dimaksud dalam anggaran tahun 2019 nanti.
”Andaikata tidak bisa tertampung di tahun ini, maka kita upayakan pada anggaran 2019, masalah ini bisa ditampung,” jelasnya.
Terpisah, pernyataan Sahuburua ini menuai tangapan keras dari anggota DPRD Maluku dari Kabupaten SBB, Abdurasid Kotalima.
Menurutnya, pengalihan pembangunan kedua gedung ibadah ini dianggarkan ke tahun 2019 , terkesan Pemprov mencuci tangan.
Pasalnya, yang menjanjikan pembangunannya adalah Assagaff-Sahuburua, sementara realisasi pembangunannya justru diwariskan kepada pemerintahan berikutanya yang dinahkodai Murad Ismail – Barnabas Orno.
”Kalau Pak Sahuburua katakan nanti diupayakan ditampung pada anggaran 2019, maka itu sangat mustahil. Yang janji siapa, lalu mau dilempar pada 2019? Sementara ini adalah penghujung dari masa jabatan Said Assagaff-Zeth Sahuburua,” tegasnya.
Masalah dimaksud, akunya, sudah disuarakannya berkali-kali dalam kesempatan rapat bersama antara DPRD Maluku dengan Pemprov Maluku, namun seolah tak tertanggapi.
”Setiap rapat paripurna di DPRD Maluku, saya selalu suarakan masalah ini kepada Pemprov Maluku. Tapi, tidak ada respon baik. Sampai-sampai saya dituding masyarakat Manipa sebagai legislator dapil V Manipa, Kelang, Buano sebagai orang yang tidak bisa memperjuangkan aspirasi mereka,” timpalnya.
