“Tekanan untuk reformasi dan oposisi yang sebenar-benarnya hanya bisa datang dari luar parlemen. Masyarakat sipil Indonesia butuh semua pertolongan yang ada.”
Jokowi Diminta Punya Independensi dalam Tegakkan HAM di Periode Kedua
Sementara itu, Deputi Koordinator KontraS Feri Kusuma meminta agar Presiden Joko Widodo ( Jokowi) memiliki independensi, dan sikap yang tidak diintervensi kelompok partai politik, untuk selesaikan masalah pelanggaran HAM pada periode kedua pemerintahannya.
“Jokowi harus punya independensi dan sikap tidak diintervensi oleh kelompok-kelompok partai politik dan institusi negara dalam proses kemajuan dan penegakan HAM. Dia punya otoritas itu maka harus diselesaikan,” kata Feri di Kantor KontraS, Senin (21/10/2019).
Kendati demikian, setelah melihat lima tahun ke belakang, atau pada masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, pihaknya ragu Jokowi akan menyelesaikan persoalan HAM.
Apalagi, dalam pidato kenegaraan pasca-dilantik Minggu (20/10/2019) kemarin, Jokowi sama sekali tak menyinggung soal HAM.
Pada tahun 2014, atau ketika mencalonkan diri sebagai Presiden, Jokowi dianggap sebagai harapan baru dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM.
