Namun, hal tersebut hanya sebatas harapan bagi para korban dan keluarga korban.
“Tapi sekurang-kurang optimistis itu, presiden tetap presiden sebagai kepala negara. Itu tantangan kita untuk mendorong persoalan ini diselesaikan,” kata dia.
Feri mengatakan, Jokowi harus menyelesaikan soal pelanggaran HAM berat masa lalu, menghapus hukuman mati, menyelesaikan soal kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah.
KontraS juga meminta Jokowi menyelesaikan masalah penyiksaan yang masih terjadi, utamanya dalam proses penegakkan hukum.
“Kami harap kabinet kedua Jokowi benar-benar mendengar yang disampaikan masyarakat sipil, seperti di pidato kemarin, kita tidak bisa berdiri di titik yang sama terus sehingga harus ada pembaruan dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM, penegakan hukum, dan reformasi militer,” ucap dia. (red/rtl/tg/kcm)
