Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena mengatakan pembahasan KUA-PPAS dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik.
“Proses pembahasan terhadap kebijakan umum maupun prioritas plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2027 telah dilakukan dengan sangat berhati-hati, cermat dan sangat detail,” kata Wattimena.
Belanja Operasi Mendominasi
Dari total belanja daerah sebesar Rp1,078 triliun, porsi terbesar masih berada pada belanja operasi yang mencapai Rp925,704 miliar.
Sementara itu, belanja modal hanya dialokasikan sebesar Rp54,431 miliar.
Belanja tidak terduga sebesar Rp7,547 miliar, sedangkan belanja transfer berupa bantuan keuangan kepada pemerintah desa dialokasikan sebesar Rp91,060 miliar.
Struktur tersebut menunjukkan ruang belanja untuk pembangunan fisik dan investasi aset daerah relatif terbatas dibandingkan kebutuhan belanja operasional pemerintahan.
Tekanan fiskal juga terlihat dari sisi pembiayaan. Pemkot Ambon mencatat posisi pembiayaan minus sekitar Rp55,750 miliar.
Penerimaan pembiayaan hanya sebesar Rp1,1 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp56,850 miliar.
Pengeluaran tersebut antara lain digunakan untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp1,25 miliar dan pembayaran pokok utang jatuh tempo sebesar Rp55,6 miliar.
Wattimena menyebut struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut telah disusun secara berimbang dalam KUA-PPAS 2027.
