Porostimur.com, Ambon – Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka dan 81 tahun Provinsi Maluku berdiri, namun bagi sebagian masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terpencil dan terluar, kemerdekaan dalam bentuk pelayanan dasar masih terasa jauh.
Salah satunya adalah persoalan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mudah diperoleh, mencukupi kebutuhan, dan dijual dengan harga yang wajar.
Kondisi tersebut terutama dirasakan masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), termasuk warga yang bermukim di Marsela, Dai, Dawelor, Dawera, Luang, Roma, Damer dan sejumlah pulau lainnya yang berada jauh dari pusat distribusi.
Anggota DPRD Provinsi Maluku Anos Yermias, menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan refleksi pemerintah dalam momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia dan 81 tahun usia Provinsi Maluku.
“Kita sudah 81 tahun merdeka dan Maluku juga telah berusia 81 tahun. Tetapi kita harus jujur mengakui bahwa bagi sebagian masyarakat di pulau-pulau, mendapatkan BBM saja belum semudah masyarakat yang tinggal di pusat kota. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Anos.
Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku itu mengatakan, persoalan BBM di wilayah kepulauan tidak dapat dilihat semata-mata berdasarkan jumlah penduduk.
Menurutnya, kebijakan distribusi energi harus memperhitungkan karakter geografis Maluku yang terdiri atas pulau-pulau, jarak antarpulau, ketergantungan terhadap transportasi laut, kondisi cuaca, biaya angkutan serta tingkat keterisolasian suatu wilayah.
