Kuat Dugaan Konsorsium 303 Ferdy Sambo Terlibat Perdagangan Manusia di Kamboja dan IPW Bongkar Upeti

oleh -28 views

Porostimur.com, Jakarta – Muncul dugaan kuat keterlibatan Konsorsium 303 Ferdy Sambo dalam perdagangan manusia di Kamboja yang diungkap oleh Pusat Studi Migrasi Migrant Care.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pun diminta Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin untuk menyelidiki.

Di sisi lain, dugaan keterlibatan Konsorsium 303 dalam pembiayaan jet pribadi yang dipakai anak buah Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan ke Jambi dibongkar oleh Indonesia Police Watch (IPW).

IPW juga membongkar upeti bernilai ratusan miliar per bulan untuk para oknum polisi.

Terkait dugaan upeti ratusan miliar tersebut ada di artikel di bawah ini.

Seperti diketahui, Ferdy Sambo merupakan mantan Kadiv Propam Polri yang terlibat dalam pembunuhan ajudannya, Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Ferdy Sambo tak sendiri. Empat tersangka lainnya adalah istrinya, Putri Candrawathi, Bripka Ricky Rizal, Bharada E atau Richard Eliezer dan Kuwat Maruf.

Empat tersangka telah ditahan oleh Bareskrim Polri, sementara istri Ferdy Sambo tidak.

Terbongkarnya Konsorsium 303 berawal dari penanganan kasus pembunuhan Brigadir J.

Dugaan pedagangan manusia

Dugaan kuat Konsorsium 303 Ferdy Sambo terlibat perdagangan manusia di Kamboja dibongkar Pusat Pekerja Migran, sementara IPW membongkar dugaan pemberian upeti bernilai ratusan miliar per bulan ke oknum polisi. (Kompas.com)

Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah menyebut adanya kemungkinan Konsorsium 303 Ferdy Sambo terlibat dengan kasus WNI korban perdagangan manusia di Kamboja.

“Apakah mereka ada yang menjadi korban konsorsium 303 atau tidak, dugaannya ada. Jaringannya terhubung, termasuk konsorsium 303 yang ramai itu,” kata Anis di Kedubes AS Jakarta, Rabu (21/9).

Terkait dengan penyelidikan, Alifuddin mendukung anggaran BP2MI dinaikkan, jika itu memang menjadi kendala untuk penyelidikan.

“Kalau memang dampak dari anggaran kecil untuk BP2MI yang membuat gerakannya terbatas, maka kita harus bersama menyepakati untuk menaikkan anggaran yang dialokasikan kepada BP2MI,” terang wakil dari faksi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Selain BP2MI, Anis juga meminta pemerintah dan Polri untuk terjun menyelidiki kasus ini.

Seperti diketahui, data Kementerian Luar Negeri RI menyebut ratusan WNI sudah menjadi korban perdagangan manusia sepanjang 2022.

Masing-masing tersebar di negara ASEAN dengan rincian Kamboja (422 orang), Filipina (97 orang), Myanmar (142 orang) dan Laos (35 orang) serta Thailand (21 orang).

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diminta menyelidiki kasus Tindak Pidana perdagangan orang (TPPO) yang diduga melibatkan jaringan Konsorsium 303 Ferdy Sambo.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin seperti dikutip dari laman resmi DPR.

“Saya harap, dengan adanya info dugaan perdagangan orang yang berkaitan Konsorsium 303, BP2MI harus bertindak, untuk memberikan bukti konkret bahwa tagline Sikat Sindikat bukan hanya gimmick dan pencitraan saja,” kata Alifuddin, Senin (26/9/2022).

IPW bongkar upeti konsorsium 303

Sementara itu, Indonesia Police Watch (IPW) kembali membuka data-data terkait dugaan keterlibatan oknum polisi dalam mafia judi online konsorsium 303.

Sebelumnya IPW membongkar keterkaitan konsorsium 303 dalam pembiayaan jet pribadi yang dipakai anak buah Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan ke Jambi menemui keluarga BRigadir J. 

Kali ini IPW membongkar laporan keuangan konsorsium 303 atau upeti untuk membiayai oknum-oknum polisi. 

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso mengungkap pengeluaran konsorsium 303 untuk pembiayaan oknum polri dalam satu bulan mencapai puluhan miliar.   

Seperti pengeluaran konsorsium 303 pada Oktober 2021 mencapai Rp 21,8 miliar dan November 2021 Rp 24,6 miliar.

Uang puluhan miliar itu diantaranya digunakan untuk membeli cerutu Rp 21 juta, nantuan pejabat polisi ke Eropa Rp 360 juta, bantuan ke Amerika Rp 210 juta, tiket pesawat Rp 95 juta, operasional bulanan satuan Rp 100 juta, kasus rekening medan Rp 386 juta, pos polisi di Jakarta Utara Rp 10 juta, cerutu  Rp 50 juta dan minuman minuman Rp 37,9 juta. 

Oknum-oknum yang terlibat di antaranya yang saat ini mendapat hukuman etik dan dipatsuskan. 

Disinggung tentang kevalidan data ini, Sugeng memastikan apa yang disampaikan bukan hoax. 

“Data valid atau tidak, kebenaran harus didalami oleh polri karena ada satuan kerja atau pribadi yang melakukan kegiatan disebutkan di sini. Kalau mereka serius, mereka pasti catata tim mana yang ke luar negeri, ada di sini disebutkan, tinggal di cek dan ricek saja,” kata Sugeng dikutip dari tayangan Aiman Kompans TV, Senin (26/9/2022).

Disinggung tentang nama-nama mafia judi yang ada di konsorsium 303, Sugeng membeber nama baru berinisila JHL yang diduga kuat membiaya pesawat Brigjen Hendra Kurniawan ke Jambi.   

Menurut Sugeng, pernyataan itu sejalan dengan data yang ada, termasuk manifes pesawatnya.   

“Menjadi penting penegakan hukum serius menangani ini. Ketika itu ada, kami suplay data itu. Supaya kerja intelijen mereka menangkap, memproses, mengklarifikasi,” katanya. 

Khusus soal judi online, menurut Sugeng data yang dibeber PPATK sudah jelas bahwa ada transaksi Rp 155 triliun yang diduga dilakukan para mafia judi online. 

“IPW melansir diduga satgassus melindungi judi online. Skema., perlahan-lahan terbuka.

Ada korelasi kasus kematian brigadir J (kasus Ferdy Sambo).  Membukakan kotak pandora. Ada polisi sendiri yang membocorkan.

Mereka juga di dalam ingin pembenahan,” tukasnya. 

Di bagian lain, Penasehat Ahli Kapolri, Irjen (purn) Aryanto Sutadi mengatakan, dugaan adanya mafia judi online itu ada benarnya. 

Hla itu dialami sendiri ketika ada saudaranya yang tertagkap, diperiksa namun akhirnya kasusnya tidak berlanjut. 

“Dari situ saya menduga, kalau judi online ini jadi makanan empuk polisi yang menindak. Kasus ini kan pasti terjadi banyak. Banyak yang tidak diproses,” katanya, 

Disinggung kaitan kekaisaran Sambo dengan mafia judi online, menurut Aryanto, ada dua kemungkinan .

“Mungkin ada benarnya, mungkin juga tidak. Karena selama ini data primer sudah ada, tapi belum ada klarifikasi dari polisi.
Bilang hoax tapi tIdak bisa memberikan klarifikasi. Bahwa tidak ada, buktinya ini, buktinya ini,” tukasnya. 

Jet Pribadi Brigjen Hendra Kurniawan

Sebelumnya, Pengamat Penerbangan Alvin Lie mengakui berdasarkan nomor registrasi, pesawat yang dipakai Brigjen Hendra Kurniawan ke Jambi itu itu memang teregistrasi di San Marino. 

“Menarik karena San Marino itu negara kecil dan tidak punya bandara, jadi mendaratnya di kota terdekat di Italia,” terang Alvin Lie dikutip dari channel youtube Kompas TV, Kamis (22/9/2022).

Terkait pemiliknya dikatakan Alvin bisa saja sang pemilik meminta identitasnyatidak diungkap, namun pada umumnya pesawat ini dimiliki perusahaan.

Alvin mendeteksi pesawat ini mulai masuk ke Indonesia sejak September 2021 dan mulai meninggalkan Indonesia pada awal September 2021. 

Alvin memastikan biaya sewa jet pribadi ini cukup mahal. 

Untuk penerbangan dari Jakarta-Bali saja bisa sekitar Rp 1,2 miliar. 

Sementara itu, Koordinator LSM MAKI, Boyamin Saiman membeber data saat ini jet pribadi itu sudah berada di Eropa. 

“Dari Indonesia, Thailand, Dubai, kini di Eropa. Jadi hari-hari ini di Eropa, dijauhkan dari Indonesia,” katanya. 

Sebelum dipakai Brigjen Hendra Kurniawan, Boyamin mendeteksi jet pribadi ini dipakai seorang menteri kabinet di Aceh. 

“Nampaknya pesawat ini rajin di Indonesia akhir-akhir ini,” katanya. 

Boyamin menduga entitas pesawat ini dimiliki perusahaan batubara di Kalimantan. 

Perusahaan inilah yang memasukkan ke Indonesia lalu ditangani operator lokal. 

Terkait dugaan pesawat itu digunakan Brigjen Hendra Kurniawan, Boyamin meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas. 

Hal ini penting karena ada kemungkinan pemakaian jet pribadi ini bukan untuk tugas negara, sehingga bisa dianggap gratifikasi. 

“Tinggal kemauan baik penegak hukum, kepolidsian, dirsus atau irwasum mabes polri untuk melacak keberadaanya.

Kalau dilihat biaya sewa, Itu diatas angka gratifikasi.

Kalau dibayar kantong pribadi boleh-boleh saja. Kalau itu gratisan karena disediakan pihak lain, bisa dugaan gratifikasi,” kata Boyamin. 

Apalagi, lanjut Boyamin, jika didalamnya ada konflik kepentingan. 

Menurut Boyamin, untuk menelusuri data manifest pesawat itu sangat gampang.

“Saya sering dapat bocoran, apalagi penegak hukum. Super-super gampang, Apalagi di bandara kita semua ada CCTV,” kelakarnya. 

Disinggung adanya dugaan konsorsium 303 yang menyediakan jet pribadi ini, Boyamin mengaku sudah mendapatkan datanya.

Hanya saja dia enggan membeber dan memilih menyerahkannya ke polisi.

“Kepentingannya seperti apa, sudah ada. Rangkaiannya ada konsorsium judi dan tambang ilegal, kira-kira itu, saya membatasi diri.. Saya serahkan ke penegak hukum. Saya pastikan ini, saya berikan semuanya, ” tegasnya. 

Jet Pribadi

Brigjen Hendra Kurniawan diduga menggunakna jet pribadi milik bos judi sata menemui keluarga Brigadir J di Jambi. Ini sosok RBT alias Bong, sang pemiliknya. (kolase istimewa)

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, isu mengenai jet pribadi ini akan menjadi bagian pemeriksaan sidang etik terhadap Brigjen Hendra Kurniawan. 

“Nanti selesai digelar sidang kode etik akan disamapaikan hasilnya,” katanya, 

Hingga kini, Brigjen Hendra Kurniawan yang terjerat kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir J belum juga disidang kode etik. 

Meski rekan-rekannya sudah dipecat atau disanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), Brigjen Hendra hingga kini belum disidangkan.

Pada tanggal 7 September 2022,  Dedi Prasetyo mengatakan sidang untuk Brigjen Hendra Kuniawan akan digelar pada pekan kedua bulan September.

“Untuk terkait sidang kode etik (tiga tersangka lain) obstraction of justice, mungkin akan dilanjutkan minggu depan,” kata Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Saat itu, Dedi mengatakan, penyidik tengah merampungkan proses pemberkasan terhadap ketujuh tersangka itu. Sehingga, hal itu menjadi alasan pelaksanaan sidang lanjutan terkait perkara obstruction of justice baru dapat dilakukan awal bulan September.

Pada tanggal 13 September 2022, Polri rupanya kembali mengundur jadwal sidang etik terhadap Brigjen Hendra Kuniawan dan 2 tersangka lainnya.

Jadwal sidang etik 3 tersangka obstruction of justice itu kembali dijadwalkan pada pekan ketiga bulan September ini.

“Info dari Propam Insya Allah minggu depan,” kata Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, Selasa (13/9/2022).

Kendati demikian, Dedi tidak menjelaskan alasan Divisi Propam mengundur jadwal sidang etik terhadap para tersangka itu.

Tiba pada tanggal 13 September 2022, sidang etik terhadap Brigjen Hendra Kurniawan dan dua tersangka lainnya kembali ditunda.

Sidang etik itu disebut akan dijadwalkan pekan keempat bulan September.

Informasi penundaan sidang itu disampaikan berdasarkan data dari  (Wabprof) Divisi Propam Polri.

“Jadi informasi yang saya dapat dari Biro Wabrof (Pengawasan dan Pembinaan Profesi) untuk Brigjen HK itu nanti akan dilaksanakan minggu depan,” kata Dedi di Mabes Polri Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Dedi mengatakan, alasan sidang etik Hendra diundur karena ada saksi kunci yang sakit, yakni AKBP AR atau AKBP Arif Rahman Arifin.

Menurutnya, salah satu persyaratan sidang etik adalah semua pihak yang dihadirkan harus dalam kondisi sehat. Dengan demikian, Polri harus menunggu hingga kondisi AKBP Arif sehat untuk kembali menggelar sidang etik.

“AKBP AR sakit lah proses penyembuhannya cukup panjang ya karena sakitnya agak parah,” kata Dedi.

Seperti diketahui, Brigjen Hendra Kurniawan adalah salah satu dari tujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka terkait adanya obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

Selain Brigjen Hendra Kurniawan, adapula nama Ferdy Sambo, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuck Putranto, dan AKP Irfan Widyanto.

Mereka diduga melanggar Pasal 49 Juncto Pasal 33 dan/atau Pasal 48 Ayat (1) Juncto Pasal 32 Ayat (1) UU ITE dan/atau Pasal 221 ayat (1) ke 2 dan 233 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP. 

(red/surya.co.id)