Bahkan, menurut Vedi R. Hadiz, serikat buruh tunggal di masa itu berada di bawah kendali militer. Pada 1980-an, misalnya, pejabat FSPSI dilibatkan dalam tim keamanan bentukan Sudomo untuk mengontrol dan menekan gerakan buruh.
“Serikat ini juga banyak dikuasai oleh militer, dengan sejumlah perwira aktif maupun pensiunan ditempatkan sebagai pemimpin cabang-cabangnya di berbagai daerah,” tulis Vedi R. Hadiz dalam “Reformasi Total: Labour after Soeharto”.
Dalam banyak kasus, perwakilan buruh di dalam perusahaan ternyata adalah mantan perwira militer yang bekerja sebagai manajer personalia.
Secara teknis, mereka dianggap sebagai pegawai biasa, tetapi pada praktiknya, mereka lebih berfungsi sebagai alat kontrol perusahaan. Mereka yang mengawasi gerak-gerik buruh.
Bahaya revisi UU TNI
Dwifungsi TNI tak bisa dimaknai secara dangkal sebagai hadirnya fraksi ABRI di parlemen. Juga hadirnya perwira ABRI mendominasi posisi strategis di Kementerian, Gubernur, Bupati, dan BUMN.
Sebab, proses lahirnya Orba dan pemerintahan Prabowo-Gibran memang berbeda. Orba lahir dari proses kudeta merangkak, sehingga bisa memaksakan dominasi militer dalam waktu yang singkat dan drastis.
Sementara Prabowo-Gibran muncul lewat jalur demokrasi, yaitu Pemilu.
