Porostimur.com, Jakarta – Desakan agar Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Kapolri menguat setelah insiden tewasnya seorang pengemudi ojek online akibat tabrakan dengan kendaraan taktis Barracuda milik Brimob saat aksi demonstrasi.
Meski tujuh anggota Brimob telah ditetapkan sebagai tersangka, publik menilai langkah itu belum cukup. Tanggung jawab moral dan struktural dinilai tetap berada di tangan Kapolri.
Dikaitkan dengan Dugaan Konflik Tambang
Isu pencopotan Kapolri semakin menguat setelah sejumlah informasi beredar mengenai dugaan anak Kapolri yang menjadi bagian dari perusahaan tambang PT Position, yang beroperasi di Halmahera Timur, Maluku Utara.
Kasus ini menambah sorotan, sebab pada pidatonya 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo menegaskan komitmen memberantas 1.063 tambang ilegal di Indonesia.
Ketua PB-FORMMALUT Jabodetabek, M. Reza A. Syadik, meminta Presiden untuk menelusuri dugaan tersebut.
“Bekingan tambang bermasalah di Maluku Utara harus ditindak dan dibersihkan. Jika benar ada keterlibatan keluarga pejabat tinggi, maka pidato Presiden pada 15 Agustus harus dibuktikan dengan tindakan nyata,” ujarnya.
Isu ini juga terkait konflik warga adat Maba Sangaji, yang beberapa bulan lalu melakukan protes atas tanah adat mereka.
