Ketiga, apakah perlu mengait-ngaitkannya dengan salah satu media nasional yang selama ini memang menjadi bagian dari OCCRP, lalu menyerangnya?
Pertama, menurut saya, karena klaim tersebut berdasarkan survei, maka harus diterima sebagai hasil survei saja.
Selama ini, misalnya, lembaga Transparansi Internasional (TI) selalu merilis indeks persepsi korupsi dan menyebut satu persatu lembaga yang disurvei oleh TI di dalam pengumumannya.
Nampaknya setelah pengumuman tersebut, semuanya “fine-fine” saja. TI sebagai lembaga yang memang memiliki “domain” di sana juga “fine-fine” saja. Tak ada masalah.
Namun, hasil rilis TI dipastikan menjadi catatan bagi lembaga-lembaga yang terkena indeks persepsi buruk.
Pun sekali beberapa bulan lembaga survei politik juga merilis hasil “approval rating” Jokowi, dengan hasil yang tidak selalu sempurna, tidak melulu di atas angka yang diharapkan oleh Jokowi dan pendukungnya.
Namun di saat Jokowi berkuasa, hasil tersebut akan dijadikan bahan evaluasi, mengapa approval-nya bisa turun, pada bagian mana yang memburuk, dan seterusnya. Lagi-lagi akhirnya semuanya berlalu dan “fine-fine” saja.
Lantas karena topik yang disurvei oleh sebuah lembaga ternyata sangat tidak sesuai dengan harapan pendukung Jokowi, tidak berarti harus ditolak sebagai hasil survei.
