Apa yang semestinya dilakukan? Mencari peci lain. Atau membesarkan peci tersebut.
Tetapi bagaimana kalau yang dilakukan justru memaksa kepala agar mengecil?
Kita tekan. Kita ikat. Kita bentuk. Kita paksa sampai akhirnya kepala itu “sesuai” dengan peci. Tentu saja absurd.
Tetapi bukankah hal yang kurang lebih sama sering terjadi dalam pembangunan institusi di Indonesia?
Kita memiliki masyarakat yang sejarahnya panjang, struktur sosialnya kompleks, kebudayaannya beragam, dan pranata sosialnya berlapis-lapis. Tetapi kita sering mengambil desain institusi yang lahir dari konteks lain, kemudian memaksakan masyarakat agar bekerja sesuai desain tersebut.
Ketika tidak berhasil, kita mengatakan masyarakatnya belum siap. Padahal mungkin desainnya yang belum tepat.
Inilah perbedaan antara menyesuaikan teori dengan kenyataan dan memaksa kenyataan menyesuaikan teori.
Yang pertama adalah kerja ilmu. Yang kedua adalah dogma.
Kita Tidak Kehabisan Pengetahuan, Kita Kehilangan Kepercayaan kepada Pengetahuan Sendiri
Indonesia sesungguhnya bukan negeri tanpa pengetahuan.
Jauh sebelum negara modern berdiri, masyarakat Nusantara telah mengembangkan berbagai cara mengatur kehidupan bersama.
Ada desa, nagari, marga, negeri, kampung, pesantren, kesultanan, komunitas adat, sistem kekerabatan, mekanisme musyawarah, gotong royong, sistem pengelolaan tanah dan sumber daya bersama, mekanisme penyelesaian sengketa, dan berbagai bentuk kepemimpinan yang memperoleh legitimasi bukan hanya dari kekuasaan formal, tetapi dari pengakuan komunitas.
