Daripada: “Pengetahuan apa yang dapat saya bawa dari Indonesia kepada dunia?”
Perbedaan pertanyaan itu adalah perbedaan antara menjadi konsumen pengetahuan dan produsen pengetahuan.
Good Governance atau Sekadar Good-Looking Governance?
Hal yang sama terjadi dalam tata kelola pemerintahan.
Kita mengadopsi konsep good governance.
Ada transparansi. Akuntabilitas.
Partisipasi. Efisiensi. Digitalisasi. Reformasi birokrasi. Manajemen kinerja.
Semua baik. Tetapi ada bahaya ketika indikator berubah menjadi tujuan.
Birokrasi sibuk memenuhi indikator. Pemerintah sibuk membuat laporan. Institusi sibuk mengejar penilaian. Program sibuk memenuhi target.
Pada akhirnya yang penting adalah apakah administrasinya terlihat baik.
Bukan apakah masalah masyarakat benar-benar selesai.
Maka kita memperoleh sesuatu yang ironis: good governance dapat berubah menjadi good-looking governance.
Tampak baik di laporan. Tampak baik di presentasi. Tampak baik di indeks.
Tetapi ketika bertemu rakyat, persoalannya tetap sama.
Evidence-Based Policy Harus Berangkat dari Reality
Sekarang kita menyukai istilah evidence-based policy.
Tentu saja kebijakan harus berdasarkan bukti.
Tetapi kita harus bertanya: Bukti yang mana?
Jika bukti hanya didefinisikan sebagai angka yang mudah dimasukkan ke spreadsheet, kita berisiko membuat kebijakan yang sangat kuantitatif tetapi miskin pemahaman.
