Sebanyak 12 Usul Inisiatif Komisi Ditetapkan Menjadi Ranperda

oleh -28 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku, digelar rapat paripurna pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku dalam rangka membicarakan penetapan Ranperda usul Komisi-Komisi menjadi usul inisiatif DPRD Provinsi Maluku dan sebanyak 12 usul inisiatif Komisi-Komisi ditetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul inisiatif DPRD tahun 2021.

Hal ini dijelaskan oleh Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala usai rapat tersebut, pada Kamis, (27/5/2021).

“Tadi kita baru menyelesaikan paripurna penetapan 12 Rancangan Peraturan Daerah usul komisi-komisi menjadi Ranperda usul inisiatif DPRD tahun 2021. Jadi ada 12 Ranperda yang sudah kita tetapkan, yang mana Ranperda ini ada yang sudah diproses dari tahun 2019 namun sampai dengan hari ini belum ada penetapan menjadi Ranperda usul inisiatif, ada yang tahun 2020 kemarin dan diproses untuk tahun ini 2021, jadi berjumlah 12 Ranperda”, ujarnya.

Sangkala menjelaskan, pada rapat tersebut, semua komisi sudah menyampaikan penjelasannya dalam sidang paripurna dan paripurna sudah bisa menerima untuk kemudian kedua belas Ranperda ini ditetapkan menjadi Ranperda usul inisiatif dewan. Saat rapat tersebut, Ketua Bapemperda juga mengingatkan DPRD untuk memastikan bahwa rancangan Perda yang disiapkan ini sudah diboboti dengan baik, untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah.

“Yang berikut juga kami sampaikan bahwa rapat paripurna tadi juga mengingatkan kepada kita untuk kemudian mengupayakan untuk pendalaman memastikan bahwa semua kelengkapan juga sudah ada. Jadi Ranperda ini sudah melalui uji publik, sudah dilakukan tugas studi banding dan juga sudah konsultasi dengan para pakar dan ahli sehingga kita pun sudah yakin bahwa Ranperda ini sudah dalam keadaan siap untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah”, paparnya.

Baca Juga  Cerita Tentang Kamu yang Jauh

Disinggung terkait waktu penyampaian Ranperda ini kepada pemerintah, Sangkala menuturkan bahwa, sesuai dengan tahapan dalam tata tertib bahwa setelah DPRD mendapatkan persetujuan dari paripurna maka DPRD akan menyurati ke Gubernur untuk menyampaikan 12 Ranperda inisiatif ini. Terlebih dahulu menurutnya, DPRD akan mengadakan paripurna untuk memberikan penjelasan kepada pemerintah daerah tentang usul inisiatif DPRD ini.

“Kita rencanakan setelah DPRD menyelesaikan pengawasan tahap kedua, karena kita masih ada paripurna untuk 7 Ranperda yang sudah diputuskan di internal. Itu akan kita dahulukan, dan kita akan mendengar pidato Gubernur terhadap persetujuan dewan untuk 7 buah Ranperda, lalu kita akan melakukan agenda pengawasan tahap kedua mungkin setelah itu baru kita lanjutkan dengan agenda ini ke pemerintah provinsi, mungkin di bulan Juni”, tuturnya.

Untuk diketahui, berikut Ranperda usul inisiatif DPRD dari tahun 2019-2021:

Baca Juga  Tinggalkan BPJS Kesehatan, Warga Lahat Berobat Pakai KTP dan KK

Ranperda usul inisiatif DPRD tahun 2021:

  1. Ranperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, diusulkan oleh komisi I.
  2. Ranperda tentang rancangan umum energi daerah Provinsi Maluku, diusulkan oleh komisi II.
  3. Ranperda tentang pusat distribusi Provinsi Maluku di Provinsi Maluku, diusulkan oleh komisi III.
  4. Ranperda tentang pelayanan penyelenggaraan ibadah Haji di Provinsi Maluku, diusulkan oleh komisi IV.

Ranperda usul Inisiatif DPRD tahun 2020:

  1. Ranperda tentang penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, diusulkan oleh komisi I.
  2. Ranperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan daerah Provinsi Maluku, diusulkan oleh komisi II.
  3. Ranperda tentang perlindungan kekayaan intelektual, diusulkan oleh komisi III.
  4. Ranperda tentang penyelenggaraan keolahragaan diusulkan oleh komisi IV.
Baca Juga  Biografi Miyabi setelah 10 Tahun Akting Film Panas Jepang, Bagian Ini yang Berubah

Ranperda usul Inisiatif DPRD tahun 2019:

  1. Ranperda tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, diusulkan oleh komisi I.
  2. Ranperda tentang pengelolaan taman hutan raya, diusulkan oleh komisi II.
  3. Ranperda tentang penyertaan modal kepada pemerintah daerah pada perusahaan milik daerah, diusulkan oleh komisi III.
  4. Ranperda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, diusulkan oleh komisi IV.

(alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.