Sejumlah Proyek Dinilai Tidak Beres, HCW Akan Menyurat Ke KPK

oleh -252 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Halmahera Coruption Watch (HCW) Maluku Utara (Malut) menilai sejumlah proyek di Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Provinsi (BPPW) Maluku Utara tidaklah beres sehingga HCW akan menyurati ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini disampaikan oleh Direktur HCW, Rajak Idrus kepada Porostimur.com, Ahad (11/7/2021).

Idrus menjelaskan, dalam investigasinya, HCW telah menemukan salah satu proyek pembangunan di BPPW Provinsi Maluku Utara yang sudah dikerjakan dari tahun 2019, namun hingga tahun 2021 proyek tersebut tidak selesai. Bahkan dikatakannya, ditemukan pekerjaan proyek tersebut tidak ada pembangunan sedikit pun.

“Saat kami tinjau di lapangan, kami tidak menemukan apa-apa. Kami hanya menemukan lokasi proyek hanya tidak ada pembangunan. Papan nama proyek pun tidak ada di lokasi proyek, sehingga tim HCW pun tidak dapat berkesimpulan proyek apa yang akan dikerjakan di lokasi tersebut”, ungkapnya.

HCW pun mencoba mempelajari beberapa dokumen dan menemukan ada salah satu item progres dengan jenis pekerjaan yaitu Pembangunan Penataan Kawasan CBD Gotalamo dan Waterfront City Morotai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Morotai.

Baca Juga  BLK Ambon Serahkan Ratusan Masker dan APD Kepada Gustu Covid-19 Maluku

Dijelaskannya, proyek tersebut harus dikerjakan di Kabupaten Pulau Morotai sejak tanggal 1 agustus 2019 dan sebagai pemenang tender, proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Laosindo Pratama dengan anggaran sebesar Rp32.580.592.000 dengan No kontrak HK.02.03./PPK.PKP-MU/SP-FSK/PKT-03/APBN/2019. Namun hingga saat ini, proyek tersebut tidak ada progres di lapangan sedangkan nama paket tersebut tertera di sistem LPSE.

Proyek kedua yang ditemukan HCW yaitu proyek pembangunan di BPPW Malut tahun 2020-2021, dengan jenis pekerjaan atau nama paket adalah manejemen konstruksi rumah susun ASN BPKP Maluku Utara, yang lokasi pekerjaannya di Tidore Kepulauan dengan menggunakan dana APBN sebesar Rp1.349.528.400.000.

Selain itu, Tim HCW pun menemukan satu paket di sistem LPSE dengan paket pekerjaan pembangunan rumah susun ASN BPKP Maluku Utara yang juga berlokasi di Tidore Kepulauan dengan menggunakan dana APBN sebesar Rp27.011.000.000.

Baca Juga  Gempa Magnitudo 3,9 Guncang Buru Selatan Usai Subuh

“Ini berarti secara tidak langsung Kementrian BPPW di tahun 2021 telah menganggarkan dua item pekerjaan dengan lokasi yang sama yaitu di Tidore Kepulauan, akan tetapi anggaran dan nama jenis paket yang berbeda hanya tahun dan lokasi yang sama”, ujar Direktur HCW yang biasa disapa Jeck ini.

Tidak sampai di situ, tim HCW pun kembali mengecek proyek yang berlokasi di Ternate. Proyek yang melekat di BPPW Malut tahun 2021 dengan jenis pekerjaan atau nama paket, pembangunan rumah susun Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yang berlokasi di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Proyek yang di kerjakan oleh PT. Wahyu Adi Guna senilai Rp24.993.698.000.

Baca Juga  Bayern Munich Borong Penghargaan Pemain dan Pelatih Terbaik UEFA 2019/20

“Bahkan info yang kami terima, terlepas dari paket tersebut juga didalamnya ada pengadaan alat mobiler sebesar 1 miliar sekian dan hal itu sudah di adakan, akan tetapi kami tidak menemukan di lokasi alat mobiler apa yang diadakan”, bebernya.

Dirinya menuturkan, saat ini Tim HCW sementara menyiapkan dokumen pendukung untuk segera menyurati ke tim koordinasi dan supervisi (korsup) KPK agar KPK juga ikut memantau semua proyek milik Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah yang ada di Maluku Utara.

“Kami berharap KPK turut memantau semua proyek milik BPPW Malut, karena ketika kami telusuri dan mengecek, BPPW hampir setiap tahun mendapat kucuran dana APBN ratusan miliar dan ini harus dikawal ketat, karena banyak proyek milik BPPW yang tim HCW temukan di lapangan, banyak yang tidak beres”, pungkasnya. (alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.