Sekolah Muhammadiyah di Ambon, Guru dan Siswanya Kristen

oleh -66 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Sekolah Muhammadiyah di Ambon, guru dan siswanya Kristen. Hal itu diungkapkan oleh Sekjen Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Jacky Manuputty.

Jacky Manuputty menyampaikannya dalam Webinar Jelang Pengukuhan Guru Besar Prof Dr Abdul Mu’ti MEd dengan tema Jalan Panjang Mewujudkan Pendidikan yang Pluralistis via Zoom, pada Selasa (1/9/2020) kemarin.

Dia menyatakan sering kerjasama dengan Abdul Mu’ti membahas isu-isu publik. “Mas Mu’ti beberapa kali diundang sebagai narasumber pada sidang raya PGI 5 tahunan. Paling terakhir awal tahun ini pada sidang tahunan PGI,” ujarnya.

Bangun Karakter Bangsa

Menurutnya analisis pemikiran pluralisme Abdul Mu’ti sungguh mencerahkan. Karena memperluas harapan tentang kemajemukan di negeri ini.

Link Banner

“Melalui tulisan-tulisannya kami non-Muslim diajak mengenal dari dekat kiprah Muhammadiyah untuk mengembangkan pendidikan kemajemukan berdasarkan perspektif keislaman yang kental. Dalam sinergitasnya dalam konteks lokal kebudayaan Indonesia dan semua kearifan lokal,” ungkapnya.

Histori perkembangan pendidikan Muhammadiyah, lanjutnya, dengan jelas memperlihatkan kontribusinya dalam pembangunan bangsa dan karakter kewarganegaraan.

“Hal ini penting diketahui terutama bagi yang non-Muslim. Karena seringkali terjadi salah kaprah bahkan menganggap Muhammadiyah itu gerakan puritan Islam yang mengarah pemurnian Islam dari sinkretisme, bidah atau berbagai elemen kekafiran lainnya. Sering Muhammadiyah dianggap gerakan eksklusif bahkan tidak toleran terhadap kemajemukan dan tradisi kearifan lokal yang banyak di negeri ini,” paparnya.

Konsep Positif Pluralisme

Dari ulasan Abdul Mu’ti terlihat pendiri dan tokoh Muhammadiyah sejak KH Ahmad Dahlan sangat toleran terhadap tradisi yang ada di masyarakat.

Baca Juga  Gagasan Calon Ketua KNPI Halsel di Sektor Ekonomi

“Hari ini semakin memperlihatkan Islam di Indonesia mengalami asimilasi bertahap dengan atmosfer lokal keindonesiaan. Sehingga karakter sejuk dalam pengelolaan kemajemukan atau pluralisme,” jelasnya.

Sejak awal, ujarnya, Muhammadiyah sudah menegaskan karakter mendasarnya yang berpegang pada akar Islam, namun memiliki ideologi sosial yang terbuka. Ini prinsip dasar yang membantu saya memahami konsep positif pluralisme yang dikemukakan Mu’ti dalam bukunya.

Islam Indonesia Terbuka

Jacky Manuputty kemudian bercerita ketika dirinya menjadi utusan presiden dalam hubungan antaragama dan kerja sama antarkebudayaan.

“Saya terlibat dan satu-satunya pendeta, dalam seluruh fase persiapan International Conference di Bogor tentang wasathiyah Islam. Kami melakukan sekitar lima kali simposium nasional sebelum acara di Bogor. Dihadiri beberapa tokoh pemuka Islam yang sangat respek pada bidangnya,” tuturnya.

“Di situ saya belajar untuk melihat pertemuan persiapan hingga pertemuan utama di Bogor bagaimana asimilasi Islam di Indonesia. Bagaimana menunjukkan wajah Islam di Indonesia yang sangat terbuka dan toleran. Ini modal sosial yang sangat luar biasa besar,” imbuhnya.

Tidak Menegasi dan Tidak Melebur

Dia merasa sepenuhnya berada dalam kesepahaman tentang bagaimana keterbukaan Muhammadiyah dalam mengembangkan pendidikan.

“Saya mendalami kajian-kajian pluralisme dan saya menyukai konsep pluralitas yang bersifat dialegtika. Relasi antara elemen berbeda tidak saling menegasi tetapi juga tidak saling melebur. Sikap relasinya komplementer. Saling menguatkan,” paparnya.

Baca Juga  "Tak Ada yang Teriak Radikal" Penganut Yehuwa di Batam Tak Hormat Merah Putih

“Analoginya sering saya pakai seperti halnya tali-temali yang menyatu dan bersinergi secara kuat, tetapi tidak saling melebur,” tambahnya.

Kemajemukan Sekolah Muhammadiyah

Menurutnya yang menjadi pertanyaan apakah lembaga pendidikan bisa menjadi tempat untuk menyemai dan mengelola gagasan-gagasan kemajemukan.

“Di buku Mas Mu’ti mempertegas hal itu. Saya melihat langsung mengelola kemajemukan di sekolah Muhammadiyah di Papua, NTT dan tempat lain,” ungkapnya.

“Sekalipun demikian saya punya pengalaman tentang sekolah Muhammadiyah di Ambon. Dia menerima baik siswa maupun guru beragama Kristen. Sekolah ini saat konflik Ambon terbakar, tetapi pascakonflik 99 sekolah ini menjadi salah satu model inkubasi dari kurikulum pendidikan orang bersaudara yang dikembangkan pasca konflik,” urainya.

“Saya terlibat dalam inkubasi program ini yang dilakukan berdasarkan kegelisahan karena konflik dan dampaknya. Kami melihat pendidikan harus menjadi pilar penting dalam pengelolaan dan penyemaian konsep-konsep kemajemukan,” tambahnya.

Marjinalkan Narasi Kecil

Dalam buku Muhammadiyah Kristen, lanjutnya, disampaikan menemukan Muhammadiyah yang lain. Dengan memakai contoh-contoh bagaimana penghampiran Muhammadiyah melalui pendidikan.

“Miris dan menyedihkan bagi saya. Ini seperti sebuah satir, karena bagi saya sebenarnya bukan yang lain, bukan Muhammadiyah yang lain. Karena substansial ini yang memang sering tidak masuk dalam mainstream ketika kita berbicara tentang pluralisme,” ucapnya.

Baca Juga  Murad Ismail dan Keberlanjutan Korupsi di Maluku

Percakapan antaragama, menurutnya, sering terjebak pada narasi besar. Sehingga kita memarjinalkan narasi-narasi kecil dalam perjumpaan sehari-hari.

“Mu’ti dalam buku ini memanggungkan sebuah strategi penghampiran yang harus diutamakan. Sebuah pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi koeksistensi, tetapi pro hidup atau pro eksistensi. Dan ini mewajahkan Islam dalam misinya yang universal. Menjadi rahmat bagi semesta,” terangnya.

Tantangan Masa Depan

Tantangan ke depan adalah persoalan global dan nasional terkait dengan persilangan-persilangan identitas yang kemudian mewujud ke dalam konflik-konflik identitas.

“Selain itu ada perubahan-perubahan kebijakan politik pendidikan agama di Indonesia, yang juga dipengarui oleh kepentingan politik, pemerintah dan partai. Dinamika politik atau kontestasi-kontestasi yang mengarah kepentingan berbagai kelompok, yang tidak secara langsung termasuk di dalamnya umat beragama,” terangnya.

Masalah pluralisme agama, ujarnya, lalu masuk dalam spektrum perdebatan tentang pendidikan agama di sekolah. Dalam era demokrasi maka keterbukaan adalah keniscayaan.

“Dan kebebasan dan kesadaran tentang HAM serta identitas lalu mengisyaratkan kebijakan pendidikan agama yang mau tidak mau pro pluralisme. Tinggal bagaimana kita mengatur itu berdasarkan karakter lokal. Perspektif pluralisme berdasarkan tatanan kosmologi tapi juga berdasarkan nilai-nilai luhur agama,” tuturnya. (red/pwmu)