Kerap Terjadi Perampasan Jenazah Covid di Kota Ambon, Ini Kata Anggota DPRD

oleh -181 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Perampasan jenazah Covid-19 belakangan ini sering terjadi di Kota Ambon. Kebanyakan kerabat pasien tidak percaya jika pasien yang tadinya masuk dengan diagnosa atau keluhan sakit lain, tetapi saat meninggal dunia, oleh pihak rumah sakit, justru divonis covid.

Meski akhirnya nanti ada pihak keluarga yang akan mengerti ketika mediasi dilakukan, sehingga jenazah dapat dimakamkan secara covid. Namun kebanyakan, warga justru menolak dan tetap memulangkan jenazah di rumah mereka dan dimakamkan sendiri tidak sesuai protokol covid.

“Terkait persoalan itu, selaku mitra komisi dengan Dinas Kesehatan, pihaknya akan mengundang, tidak hanya Dinkes, tetapi juga Faskes-faskes yang ada di Kota Ambon, guna membahas hal dimaksud,” janji Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon, Saidna Bin Tahir, kepada wartawan porostimur.com, di Balai Rakyat Belakang Soya, Rabu (28/7/2021)

Baca Juga  Agar Jadi Prajurit TNI, Jefry Nekat Berlari dari Tobelo ke Jakarta untuk Bertemu Jokowi

Dalam beberapa hari kedepan, kita akan panggil dinas terkait. Ini juga terkait pengambilan jenazah covid secara paksa oleh pihak keluarga.

“Saya contohkan pasien di RSUP dr. Leimena beberapa waktu kemarin, dimana pasien meninggal divonis covid, tetapi kemudian tidak diterima oleh pihak keluarga, sehingga terjadi perampasan jenazah,” ujar Saidna.

Jika perlu, pihaknya juga akan menyampaikan hal ini resmi kepada DPRD secara kelembagaan melalui Pansus, agar mengundak dinas terkait untuk membahas hal itu. “Ini harus menjadi perhatian bersama. Karena ini merupakan persoalan rakyat, persoalan kemanusiaan,” jelasnya.

Dia juga menyingung terkait pemberlakuan PPKM di Kota Ambon, yang mana ini merupakan turunan dari Instruksi Kemendagri yang sebenarnya menjebak masyarakat. Pasalnya, ketika masyarakat dibatasi pergerakannya, namun tidak dijamin kehidupannya.

Baca Juga  Gempa Labuha: 63 Rumah di Amasing Kota Rusak, Kodim Siagakan Pasukan

“Masyarakat ini justru terjebak dengan instruksi ini. Artinya, masyarakat diminta batasi pergerakan, tapi legal standing dari instruksi itu tidak ada dampak hukumnya. Misalnya, ketika masyarakat batasi pergerakan, tapi regulasi dasar hukum pelaksana adalah instriksi, bukan PSBB, sehingga masyarakat tidak bisa diedukasi dengan kebutuhan hidup, karena instruksi tidak mengatur tentang bagaimana konsekwensi masyarakat terhadap orang yang dibatasi pergerakannya,”tandasnya.

Hal itu tentu berbeda dengan PSBB, dimana PSBB adalah perintah UU Karantinaan yang turunannya adalah PSBB, sehingga masyarakat berdiam diri tetapi difasilitasi. Ini juga menjadi catatan bagi Pemkot agar bagaimana sama-sama mencari solusi, sehingga problem masyarakat ini cepat berlalu.

“Bagaimana kita mau lihat masyarakat bisa dapatkan mata pencarian yang baik, sementara dari zona orange, kita berharap naik ke kuning, nyatanya balik turun me merah, itu yang akan kita pertanyakan nanti. Karena masyarakat prinispnya mengikuti aturan Pemerintah, tapi apa solusinya,” ungkapnya.

Baca Juga  Jelang Musda Partai Golkar Elang dan Alien Saling Klaim Dukungan

Berkaitan dengan situasi covid di Kota Ambon, dimana Tanggal 25 Juli 2021 kemarin, Kota Ambon justru kembali turun ke zona merah. Dengan itu, harus ditegaskan kepada Pemkot Ambon, dalam hal ini, Dinkes maupun Satgas untuk menyampaikan apa sebenarnya indikator yang lebih transparan, agar diketahui publik, lalu penyebab apa.

“Karena selain dari tingkat kematian dan terkonfirmasi, lalu tingkat sembuh yang sedikit. Tapi ada juga alasan lain yang harus disampaikan. Itu yang harusnya disampaikan,” pintanya. (nicolas)