Agenda tersebut menjadi penting karena industri nikel Maluku Utara tidak tumbuh di ruang kosong. Aktivitas pertambangan dan kawasan industri bersinggungan langsung dengan masyarakat, pekerja, ruang hidup, serta lingkungan di sekitarnya.
Karena itu, ukuran keberhasilan hilirisasi pada akhirnya bukan semata berapa banyak nikel yang diproduksi atau berapa besar investasi yang masuk.
Ada ukuran lain yang jauh lebih dekat dengan kehidupan masyarakat: apakah pekerja pulang dengan selamat, apakah masyarakat tetap memiliki akses terhadap sumber penghidupan, apakah keluhan mereka ditangani, dan apakah lingkungan tetap terlindungi.
Halili menegaskan, penguatan tata kelola HAM dan lingkungan merupakan kunci agar industri nikel Indonesia tidak hanya tumbuh cepat, tetapi juga mampu bertahan dan bersaing dalam rantai pasok global.
“Penguatan tata kelola HAM dan lingkungan ini adalah kunci agar nikel Indonesia memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan,” ujarnya.
Bagi Maluku Utara, yang kini berada di jantung hilirisasi nikel nasional, pesan audit tersebut menjadi semakin relevan: investasi boleh tumbuh, industri boleh berkembang, tetapi hak pekerja, masyarakat dan lingkungan tidak boleh menjadi biaya yang harus dibayar dari pertumbuhan itu.
