Bahwa ada pihak-pihak di lingkaran kekuasaan yang (terkadang) masih saja memancing di air keruh, atau berupaya menyelundupkan kepentingan masing-masing, saya menganggap itu bagian dari tantangan konsolidasi demokrasi yang juga terjadi di banyak negara.
Yang terpenting, pemimpin nasional kita, Presiden, telah menunjukkan gestur politik untuk tidak mau dijebak dalam kubangan pelanggaran konstitusi. Gestur itu semakin tebal dengan endorsement Jokowi ke Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sebagai calon penerusnya. Terkait dukung-mendukung bakal capres, kita bisa berbeda pendapat. Namun poinnya adalah bahwa pemilu (termasuk pilpres) semakin terang-benderang.
Kedua, kredibilitas KPU yang dipertanyakan. Justru di sinilah titik krusial pelaksanaan pemilu—setelah isu penundaan mulai mengendur—mengingat sejauh ini lembaga penyelenggara tersebut justru menghadapi sejumlah gugatan, dan juga diterpa isu miring personal. Dalam hal gugatan, KPU harus bekerja keras untuk memenangkan banding atas putusan PN Jakarta Pusat (yang tidak sesuai kewenangannya) di peradilan yang lebih tinggi.
Meski dalam keyakinan publik, PN Jakpus tidak berhak mengadili perkara terkait pemilu, namun apapun itu, opsi banding sudah diambil KPU, yang artinya mereka harus memenangkannya. Sebab bila kalah maka akan mengganggu tahapan pemilu lainnya. Di sisi lain, Partai Prima tidak hanya memenangkan gugatan di PN Jakpus, melainkan juga di Bawaslu. Itu artinya ada proses administratif di KPU yang tidak professional, sehingga muncul celah-celah yang berujung sengketa.
