Masalahnya, bagaimana jika the rule of law dan the rule of man tidak berfungsi dan tidak bisa lagi diharapkan? Suka atau tidak suka inilah realitas politik yang sedang kita hadapi sekarang. Sebagai the rule of man, kita tidak usah banyak berharap kepada Presiden Jokowi apalagi pada tahun politik seperti sekarang. Jika Presiden Jokowi memang berkomitmen untuk pemberantasan korupsi harusnya sejak awal Presiden Jokowi memperkuat KPK dengan cara menambah budget KPK berkali-kali lipat, menambah jumlah penyidik, menolak TWK, dan menerbitkan perpu pengganti revisi UU KPK 2019. Namun, hal tersebut tidak dilakukannya.
Kini, kekuatan yang tersisa hanyalah masyarakat sipil dan kebebasan pers. Kedua kekuatan ini sangat diperlukan sebagai upaya terakhir untuk pencegahan, pemberantasan korupsi, dan memastikan bahwa penegakan hukum bisa dilakukan secara tegas serta adil. Oleh karena itu, perlu ada gerakan kolektif atau kampanye publik dari masyarakat sipil dan pers seperti aksi mendukung Palestina.
Kesadaran publik harus terus ditingkatkan sebab korupsi juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Untuk memulihkan kepercayaan publik, masyarakat sipil dan pers juga bisa mendorong Ketua KPK sementara Nawawi Promolango untuk segera bersih-bersih KPK. Ini adalah momentum yang tepat untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK yang semakin kotor. Saya meyakini sapu yang kotor tidak dapat membersihkan lantai dan tangga yang berdebu harus dibersihkan dari atas ke bawah. (*)
