Risman bilang, pemanggilan tiga unsur pimpinan DPRD dan maupun TAPD sebagai representasi dari eksekutif menjadi penting, guna untuk memastikan alur penyusunan hingga pengesahan anggaran BTT melalui produk APBD Perubahan Tahun 2021.
Tahapan ini menurut Risman, penting dilakukan guna mengurai alur penyusunan anggaran, pengesahan sampai pada transparansi penggunaannya sehingga kejaksaan sebagai penegak hukum pun mendapat detail penting kaitannya dengan ada tidaknya unsur dugaan malpraktek dalam penyusunan, penetapan sampai pada akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Pemanggilan terhadap kedua pihak, baik tim banggar DPRD maupun TAPD penting dilakukan guna memastikan ada tidaknya malpraktik kaitannya dengan proses penyusunan hingga pernetapan resmi melalui paripurna DPRD,” tukas Risman Tidore.
“Proses ini wajib diawasi oleh publik jangan sampai terjadi konspirasi politik antara kedua pihak (Banggar DPRD dan TAPD) sehingga tidak mencederai asas dan prinsip akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana sehingga masyarakat pun memperoleh manfaat dan kepastian penggunaan Dana Tak Terduga (DTT) TA 2021 yang kini menjadi perhatian semua pihak,” pungkasnya. (Jems)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
