“Masyarakat meminta supaya pos yang ada di pemukiman digeser ke luar kampung agar mereka bebas beraktivitas. Operasi yang masuk ke rumah warga telah menimbulkan trauma yang sangat dalam,” tegas Fritz.
Ia menambahkan, penyerahan lima orang daftar pencarian orang (DPO) diharapkan menjadi momentum untuk menyesuaikan pendekatan operasi keamanan agar lebih proporsional.
Dugaan Tindakan Tidak Manusiawi
Komnas HAM juga menyoroti dugaan tindakan tidak manusiawi terhadap warga sipil. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Saurlin P Siagian, mengungkap temuan adanya luka fisik dan trauma psikis dari warga yang sempat diamankan.
“Kami menemukan adanya luka-luka fisik dan trauma psikis yang mendalam. Kami ingin memastikan tidak boleh ada tindakan tidak manusiawi,” ujarnya.
Menurutnya, setiap tindakan aparat harus berlandaskan hukum dan mengedepankan pendekatan kemanusiaan untuk memutus rantai kekerasan.
Pemda Dorong Rekonsiliasi
Sementara itu, Bupati Tambrauw, Yeskiel Yesnath, menyatakan pemerintah daerah tengah mengupayakan rekonsiliasi guna memulihkan situasi keamanan.
“Kami sedang mengupayakan rekonsiliasi dengan berbagai pihak. Kami ingin situasi kembali kondusif agar pembangunan bisa berjalan,” ujarnya.
Lima orang yang masuk DPO berinisial GY, YY, EY, KY, dan MY telah menyerahkan diri secara kooperatif kepada aparat pada Jumat pagi dengan pendampingan Komnas HAM dan pemerintah daerah.
