Jack menuturkan, sesuai pemberitaan media massa, keterangan serupa juga disampaikan salah satu Kepsek di Kota Ternate yang membenarkan informasi terkait isu jual beli jabatan kepsek tersebut.
Terpisah, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Kuntu Daud menyebut, praktik jual beli jabatan oleh oknum-oknum tertentu, diduga sudah berulang kali dilakukan.
“Saya menduga praktek semacam itu sudah berulang kali dilakukan oknum tertentu. Terkait isu jual beli jabatan Kepsek itu, sudah disampaikan oleh sekitar enam kepala sekolah kepada saya. Makanya saya harap gubernur mengevaluasi Kadis Pendidikan,” ujarnya.
Kuntu meyebut ada kepala sekolah yang dilantik, padahal yang bersangkutan belum memilikik Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) sebagai syarat menjabat Kepla Sekolah.
“Ada Kepala Sekolah yang dilantik belum memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS). Padahal NUKS itu kan persyaratan untuk menjadi kepala sekolah. Bagaimana pendidikan kita bisa maju, kalau pengangkatan Kepsek saja seperti ini. Makanya Kadis Pendidikan sudah layak dievaluasi,” kata Kuntu. (sarjan)
