Bito juga mengatakan bahwa, dari perspektif disiplin pemerintahan, tindakan ketua PKK dengan mengerahkan OPD, secara formal bisa dipertanyakan dan dipolemikan.
“Juga dari perspektif local politics game menghadapi event politik 2024, mungkin sekali langkah yang dilakukan oleh isteri gubernur sarat kepentingan politik, mengapa tidak,” tukas Bito.
“Tapi saya lebih suka melihat soal ini dari perspektif simbolik budaya adiluhung. Dari sisi ini, saya menangkap pesan dibalik tindakan isteri gubernur sebagai ketua PKK,” sambungnya.
Bito Temmar bilang, secara tersirat, disana sana terlihat inti pesan kepada semua elit pemerintahan bahwa kerja pemerintahan dan pembangunan di Maluku lebih bersifat proforma daripada problem solving.
“Jika tafsir ini benar, berarti tindakan simbolik isteri gubernur sekaligus menjadi parameter untuk menilai kepantasan elit politik di seluruh Maluku ketika ada yang masih ingin mengkontestasikan diri pada event politik 2024,” ungkap Temmar.
“Dari sisi ini, rasanya tidak cukup 1% mereka yang menjabat jabatan publik pemerintahan saat ini di seluruh Maluku pantas secara etik menominasikan diri pada entah pilkada atau pileg 2024,” pungkasnya. (keket)
