Pernyataan tersebut semakin membuka ruang bagi pemeriksaan lebih lanjut.
Setidaknya ada sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka: berapa total dana operasional BPD yang dicairkan, kapan pencairannya dilakukan, ke mana dana tersebut digunakan, siapa yang mengelolanya, kegiatan apa yang dibiayai, dan apakah perubahan penggunaan anggaran tersebut memiliki dasar hukum serta mekanisme penganggaran yang sah.
Dugaan ini menjadi penting karena menyangkut penggunaan uang publik sekaligus hak lembaga pemerintahan desa.
Inspektorat SBB diharapkan menelusuri dokumen secara utuh, mulai dari APBDes, dokumen pencairan, rekening atau bukti pembayaran, laporan realisasi anggaran, hingga dokumen pertanggungjawaban kegiatan PKK yang disebut menggunakan dana operasional BPD.
Jika dari pemeriksaan ditemukan adanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan atau tidak didukung mekanisme yang sah, pihak-pihak terkait harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, persoalan ini kini bukan lagi sekadar soal sembilan anggota BPD yang mengaku belum menerima operasional selama setahun.
Ada uang publik yang disebut telah dicairkan, tetapi peruntukannya dipersoalkan. Kini publik menunggu kerja Inspektorat SBB untuk membuka terang aliran dana tersebut: berapa nilainya, ke mana digunakan, dan siapa yang harus bertanggung jawab.
