Porostimur.com, Sofifi – Di saat Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih berjibaku dengan tekanan fiskal dan beban utang ratusan miliar rupiah, publik justru disuguhkan deretan pos anggaran bernilai fantastis yang dialokasikan untuk kebutuhan operasional Gubernur Sherly Tjoanda Laos.
Isu ini mencuat dan cepat menjadi perbincangan luas setelah rincian pengadaan yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diakses publik, Senin (11/5/2026). Sejumlah paket belanja yang ditempatkan di Biro Umum memperlihatkan angka-angka yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi keuangan daerah.
Di satu sisi, pemerintah provinsi masih menanggung utang bawaan lebih dari Rp800 miliar—yang mencakup kewajiban dana bagi hasil (DBH) kepada kabupaten/kota serta utang kepada pihak ketiga. Namun di sisi lain, anggaran untuk menunjang penampilan dan kebutuhan personal kepala daerah justru mengalir dalam jumlah besar.
Kondisi ini menghadirkan ironi: ketika jalan rusak, fasilitas pendidikan membutuhkan perhatian, dan layanan publik masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, anggaran untuk aspek penunjang citra justru tampak lebih siap tersedia.
