Sri Mulyani kemudian berusaha menjelaskan lebih lanjut, dengan memberi contoh: “Kalau ada sidang kabinet kemudian memutuskan, dan dalam hal ini seperti Bapanas ditugaskan, mereka kan sudah punya alokasi anggaran yang ada di dalam. Mereka bisa menggunakan alokasi anggaran itu dahulu, dan kemudian kalau ada kekurangan mereka bisa minta tambahan anggaran.”
Jawaban Sri Mulyani ini menegaskan dua hal:
Pertama Sri Mulyani melanjutkan pernyataan yang tidak sesuai fakta, alias berbohong, bahwa Bapanas sudah ada alokasi anggaran Bansos. Sekali lagi, pernyataan ini tidak sesuai fakta APBN.
Kedua, jawaban “kalau ada kekurangan (anggaran) Bapanas dapat minta tambahan anggaran” secara nyata merupakan praktek penyimpangan APBN.
Karena setiap Kementerian dan Lembaga wajib taat terhadap jumlah anggaran yang diberikan kepadanya. Tidak boleh lebih. Dan permintaan tambahan anggaran hanya boleh dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR dan ditetapkan dengan UU APBN (Perubahan).
Jawaban Sri Mulyani tersebut juga merupakan konfirmasi bahwa selama ini telah terjadi penyimpangan APBN, di mana perubahan APBN dapat dilakukan sewenang-wenang, tanpa persetujuan DPR.
Sulit terbantahkan, Sri Mulyani telah dengan sengaja memberi keterangan dan jawaban yang tidak sesuai fakta APBN kepada para Hakim Mahkamah Konstitusi. (*)
