Dalam audiensi tersebut, Kemenko Polkam juga menekankan pentingnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian lintas institusi dalam menangani persoalan yang memiliki dimensi keamanan dan sosial.
Respons tersebut diapresiasi FORMAPAS MALUT. Namun, organisasi tersebut menilai komunikasi antara masyarakat sipil dan pemerintah pusat harus dilanjutkan dengan langkah konkret di lapangan.
Untuk itu, FORMAPAS MALUT membawa empat agenda utama dalam audiensi tersebut.
Pertama, mendorong aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh rangkaian kasus teror, kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di wilayah Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.
Kedua, mendorong proses identifikasi, penetapan tersangka dan penindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat berdasarkan alat bukti yang sah serta dilakukan tanpa tebang pilih.
Ketiga, meminta Kemenko Polkam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Polda Maluku Utara dan jajaran aparat penegak hukum agar perkembangan penanganan kasus dapat dipantau secara serius.
Keempat, mendorong perlindungan yang lebih konkret terhadap masyarakat dan keluarga korban, terutama warga yang melakukan aktivitas sosial maupun ekonomi di kawasan hutan Halmahera.
