JPPR Malut Minta KPU dan Bawaslu Pastikan Karyawan PT. IWIP Salurkan Hak Suara

oleh -92 views

Porostimur.com, Ternate – Menjelang hari pencoblosan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 yang tersisa 14 hari lagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diminta agar memastikan karyawan PT. IWIP bisa menyalurkan hak suaranya.

Hal ini disampaikan ketua Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Maluku Utara, Jainul Yusup, Rabu (31/1/2024).

Pasalnya, para karyawan ini, diduga tidak mendapat ketidakpastian dari PT. IWIP serta tidak mendapat izin mendirikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di lokasi perusahan.

Menurutnya, karyawan PT. IWIP ini, kebanyakan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut mempunyai hak yang sama dalam menyalurkan hak suara pada 14 Februari 2024.

“Kalau karyawan PT. IWIP terbilang begitu banyak, bahkan puluhan ribu yang sudah masuk DPT, tapi pihak perusahan tak memberi izin. Padahal, KPU dan Bawaslu sudah menyurati kepada pihak perusahan,” ungkap Jainul.

Jainul menyayangkan, bila pihak perusahaan tidak membuka TPS khusus di lokasinya sendiri, karena jumlah karyawan puluhan ribu orang. Sementara KPU Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten sudah berkonsultasi, namun perusahan tidak bersedia merespon.

“Kita lihat, perusahan sebesar seperti PT. Harita Nikel saja, bersedia membuka TPS khusus. Ini sangat naif, jika PT. IWIP tak membuka TPS khusus,” tegasnya.

Melihat kondisi tersebut, Jainul bilang, semestinya KPU Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Halmahera Tengah harus pro aktif mengantisipasi menjelang hari H pemungutan suara nanti, ada tidak memilih alias golput.

Baca Juga  Yamaha Grand Filano Mesti Waspada, Honda Stylo Sudah Laku Segini!

“KPU provinsi dan kabupaten harus pastikan kepada pihak perusahaan, jangan sampai hari H, pihak perusahaan tidak meliburkan karyawannya. Karena pernah kami lihat, di hari raya pun libur cuma beberapa jam dan karyawan kembali bekerja. Maka dari itu, kami butuh kepastian ke perusahaan, bahwa tanggal 14 Februari itu, semuanya harus libur,” tuturnya.

Mantan anggota KPU Kota Tidore Kepulauan ini, menjelaskan, pihak KPU mestinya memastikan hak karyawan PT. IWIP yang sudah masuk DPT, semuanya harus mencoblos.

Bahkan, kepada Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), juga memastikan distribusi formulir undangan harus tepat sasaran karyawan PT. IWIP maupun TPS-nya.

“Jadi, KPPS yang antar undangan itu, nama yang masuk dalam DPT, jangan sampai salah sasaran. Selain itu, jumlah surat suara tersedia sesuai DPT beserta kelebihan 2%, apalagi karyawan PT IWIP ini banyak berdomisili di Kota Weda, Transkobe, Kulo Jaya, Lokulamo, Lelilef Waybulan, Lelilef Sawai, dan Sagea,” jelasnya. (Mansyur Armain)

Baca Juga  4 Zodiak Paling Ambisius yang Rentan Bersikap Licik

Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News

No More Posts Available.

No more pages to load.