Pejabat harus memahami bahwa ucapan mereka memiliki dampak besar terhadap persepsi publik.
Retorika yang meremehkan rakyat hanya akan memperdalam jurang ketidakpercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Sebaliknya, komunikasi yang berbasis pada empati dan keterbukaan dapat menciptakan hubungan lebih harmonis dan produktif.
Pernyataan “Kabur aja dulu” yang diucapkan oleh seorang pejabat negara bukanlah sekadar guyonan yang bisa diabaikan begitu saja.
Ungkapan tersebut mencerminkan pola pikir yang lebih luas dalam pemerintahan Indonesia—yakni ketidaksiapan untuk menerima kritik dan melakukan introspeksi.
Sikap defensif pemerintah terhadap kritik dan gerakan sosial menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal kebebasan berekspresi dan partisipasi publik.
Oleh karena itu, pemerintah harus mulai memahami bahwa kritik bukanlah musuh yang harus dibungkam, melainkan sumber masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan tata kelola negara.
Tanpa adanya kemauan untuk mendengar dan beradaptasi, pemerintahan yang seharusnya melayani rakyat justru akan semakin jauh dari esensi demokrasi yang sejati.
Demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh pemilu yang bebas, tetapi juga oleh sejauh mana pemerintah mampu menerima kritik sebagai bagian dari proses pembangunan bangsa.
