Oleh: Mohammad Aliman Shahmi, Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar
GERAKAN sosial merupakan cerminan dari suara rakyat yang kerap kali tidak didengar oleh penguasa.
Dalam sejarah pergerakan politik dan sosial di Indonesia, kritik dari masyarakat sering kali disambut dengan respons yang menunjukkan resistensi, alih-alih refleksi.
Pernyataan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan, “Kabur saja, kalau bisa jangan balik lagi,” merupakan bukti nyata bahwa pemerintah, atau setidaknya sebagian dari pejabatnya, masih mengedepankan sikap defensif ketimbang melakukan introspeksi yang seharusnya menjadi bagian esensial dari tata kelola yang demokratis.
Ungkapan tersebut bukan sekadar lelucon yang terlepas tanpa kendali, tetapi mencerminkan sikap yang lebih luas—yakni ketidaksediaan pemerintah untuk menerima kritik sebagai bagian dari pembenahan sistemik.
Dalam konteks ini, penting untuk melihat bagaimana respons negara terhadap gerakan sosial yang berkembang.
Fenomena ini tidak hanya mencerminkan resistensi terhadap kritik, tetapi juga memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah dalam membangun komunikasi yang sehat dengan rakyatnya.
Negara yang demokratis seharusnya mampu menanggapi kritik dengan keterbukaan, bukan dengan arogansi. Sayangnya, realitas di Indonesia masih jauh dari ideal tersebut.
