Ketua Komisi II Sebut Program 100 Hari Pemerintah Kota Ternate Gagal Total

oleh -25 views
Link Banner

Porostimur.com | Ternate: Pemerintahan Walikota Ternate, Maluku Utara, M. Tauhid Soleman dan Wakil Walikota, Jasri Usman resmi memasuki 100 hari pertama. Sejumlah program yang ditargetkan sebagai program prioritas dalam masa tersebut masih mendapat penilaian minus dari legislatif.

Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Mubin A. Wahid mengungkapkan, 5 program prioritas yang disusun pasangan berjargon TULUS ini belum merata pelaksanaannya.

Merujuk pada pidato Wali Kota usai dilantik 26 April lalu, kata Mubin, ada 5 program prioritas yang akan digalakkan yakni penanganan pandemi Covid-19, kota kreatif, peningkatan UMKM, optimalisasi pengeluaran APBD, dan penanganan masalah air bersih, sampah dan drainase.

“Pertama soal penanangan Covid-19. Dilihat dari zonasi, Kota Ternate mulai dari turun dari zona merah turun ke oranye. Kalau dilihat dari skenario pemerintah kota ada dua yaitu penanganan Covid-19 oleh satgas kontrol di lapangan dan soal vaksin oleh Dinas Kesehatan. Dengan refocusing anggaran sebesar 8 persen dari anggaran DAU sebesar Rp 600 miliar, berarti ada sekitar Rp 47 miliar yang diperuntukkan bagi penanganan Covid-19. Dana itu melekat di Dinas Kesehatan sebesar Rp 23 miliar dan BPBD sebesar Rp 24 miliar. Untuk Satgas Covid-19 sudah dicairkan Rp 12 miliar, dan Dinas Kesehatan baru Rp 1,7 miliar. Kalau dilihat itu berarti belum ada capaian yang berarti, kalau dilihat dari sisi anggaran berarti tidak maksimal,” tutur Mubin, Selasa (3/8/2021).

Disitat dari tandaseru.com, politikus Partai Persatuan Pembangunan ini mengatakan, anggaran yang begitu besar belum sejalan dengan realiasi kerja di lapangan.

Baca Juga  Perayaan Malam Takbiran di Ternate Ditiadakan

“Pemkot hanya mengatakan beres, beres, tapi tidak ada tolok ukur sama sekali,” ujarnya.

Kemudian soal pencanganan pemberdayaan UMKM, sambung Mubin, belum ada satu pun program yang dijalankan pemkot.

“Coba lihat Dinas Koperasi jalan tidak programnya? Dinas Perindagkop tahun 2021 ini apa yang sudah dijalankan? Terus yang dimaksudkan dengan peningkatan UMKM itu yang mana? Padahal di situasi pandemi Covid-19 nasib UMKM sangat urgen,” jabarnya.

Dari aspek pendapatan daerah, ucap Mubin, hingga Juli 2021 baru 40 persen pendapatan yang diterima daerah. Banyak objek-objek pendapatan yang tidak bisa digarap maksimal mulai dari retribusi pasar hingga pajak bumi dan bangunan.

“Jadi desain dari aspek pendapatan sangat tidak maksimal. Belum dari aspek belanja. Bagaimana mau buat belanja, paling belanja rutin saja yang bersifat normatif seperti gaji. Belum TTP terlambat 2 bulan. Bagaimana mau jalan kalau refocusing saja tidak pernah selesai sampai hari ini, akhirnya belanja operasional, belanja ATK di setiap kelurahan semua hampir belum selesai. Belum RT/RW belum dibayar insentifnya, TTP itu juga tidak jalan. Terus apa yang dimaksud dengan optimalisasi APBD tersebu? Nonsense, kosong, tidak ada,” tegasnya.

Baca Juga  Tunjuk Murad Ketua DPD PDIP Maluku, Langkah DPP Dinilai Tepat

Mubin juga menyentil soal penanganan air bersih. Ia mengatakan, hingga hari ini wilayah ketinggian air bersih masih langganan macet.

“Kemudian soal sampah, hanya launching saja sampai sekarang jalan tidak. Terus soal drainase, hujan deras di Bastiong itu juga tidak tertangani secara baik. Maka secara keseluruhan, program 100 hari Wali Kota Ternate yang dicanangkan itu tidak memiliki ukuran standar yang jelas, bahkan capiannya tidak pernah dirasakan,” ujarnya.

Anggota DPRD empat periode ini menyarankan, saat ini pemkot harus fokus menuntaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Yang oleh Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 sangat membatasi. Sementara program 100 hari itu tidak membatasi dan tidak ada dalam regulasi. Yang ada dalam regulasi seharusnya pemerintah daerah segera mewujudkan yang namanya RPJMD,” tukasnya.

Baca Juga  Polres Kepulauan Aru Imbau Warga Terkait PSBB

“Dalam aturan Mendagri tersebut terbagi dalam ayat (1) sampai (7) sangat jelas menjelaskan secara detail di dalamnya, salah satunya memberikan ruang kepada kepala daerah yang dilantik setelah dilantik 40 hari sudah menyampaikan rencana awal RPJMD kepada DPRD. Ini sudah 100 hari baru diserahkan RPJMD ke DPRD, itu juga belum tuntas disampaikan. Jadi ini sudah melewati batas yang ditentukan,” tegas Mubin.

Ia menambahkan, di daerah lain RPJMD sudah ditetapkan menjadi peraturan daerah, bahkan sudah jalan.

“Jadi jangan dulu bicara program kegiatan dulu, kalau RPJMD saja belum jelas. Ingat, visi misi kepala daerah itu tertuang semua dalam RPJMD tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh wali kota dalam pencanangan 100 hari kerja Wali Kota Tauhid Soleman dan Wawali Jasri Usman dinilai gagal total,” tandas Mubin.

(red/tsc)

No More Posts Available.

No more pages to load.