Mubin juga menyentil soal penanganan air bersih. Ia mengatakan, hingga hari ini wilayah ketinggian air bersih masih langganan macet.
“Kemudian soal sampah, hanya launching saja sampai sekarang jalan tidak. Terus soal drainase, hujan deras di Bastiong itu juga tidak tertangani secara baik. Maka secara keseluruhan, program 100 hari Wali Kota Ternate yang dicanangkan itu tidak memiliki ukuran standar yang jelas, bahkan capiannya tidak pernah dirasakan,” ujarnya.
Anggota DPRD empat periode ini menyarankan, saat ini pemkot harus fokus menuntaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Yang oleh Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 sangat membatasi. Sementara program 100 hari itu tidak membatasi dan tidak ada dalam regulasi. Yang ada dalam regulasi seharusnya pemerintah daerah segera mewujudkan yang namanya RPJMD,” tukasnya.
“Dalam aturan Mendagri tersebut terbagi dalam ayat (1) sampai (7) sangat jelas menjelaskan secara detail di dalamnya, salah satunya memberikan ruang kepada kepala daerah yang dilantik setelah dilantik 40 hari sudah menyampaikan rencana awal RPJMD kepada DPRD. Ini sudah 100 hari baru diserahkan RPJMD ke DPRD, itu juga belum tuntas disampaikan. Jadi ini sudah melewati batas yang ditentukan,” tegas Mubin.
