Disitat dari tandaseru.com, politikus Partai Persatuan Pembangunan ini mengatakan, anggaran yang begitu besar belum sejalan dengan realiasi kerja di lapangan.
“Pemkot hanya mengatakan beres, beres, tapi tidak ada tolok ukur sama sekali,” ujarnya.
Kemudian soal pencanganan pemberdayaan UMKM, sambung Mubin, belum ada satu pun program yang dijalankan pemkot.
“Coba lihat Dinas Koperasi jalan tidak programnya? Dinas Perindagkop tahun 2021 ini apa yang sudah dijalankan? Terus yang dimaksudkan dengan peningkatan UMKM itu yang mana? Padahal di situasi pandemi Covid-19 nasib UMKM sangat urgen,” jabarnya.
Dari aspek pendapatan daerah, ucap Mubin, hingga Juli 2021 baru 40 persen pendapatan yang diterima daerah. Banyak objek-objek pendapatan yang tidak bisa digarap maksimal mulai dari retribusi pasar hingga pajak bumi dan bangunan.
“Jadi desain dari aspek pendapatan sangat tidak maksimal. Belum dari aspek belanja. Bagaimana mau buat belanja, paling belanja rutin saja yang bersifat normatif seperti gaji. Belum TTP terlambat 2 bulan. Bagaimana mau jalan kalau refocusing saja tidak pernah selesai sampai hari ini, akhirnya belanja operasional, belanja ATK di setiap kelurahan semua hampir belum selesai. Belum RT/RW belum dibayar insentifnya, TTP itu juga tidak jalan. Terus apa yang dimaksud dengan optimalisasi APBD tersebu? Nonsense, kosong, tidak ada,” tegasnya.
