Hanya saja, di tengah kabar baik mengenai pertumbuhan ekonomi, terbersit kabar dari The Guardian, kalau Kepulauan Widi mau dijual dengan skema lelang. Meski kemudian, dibantah para pejabat di Indonesia, karena hal itu sekadar mencari investor untuk mengembangkan pariwisata di Kepulauan Widi, seperti yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Sekilas pernyataan ini mampu menepis penjualan pulau di Maluku Utara, tetapi di sisi yang berbeda, Mendagri membenarkan adanya calo dalam pengelolaan Kepulauan Widi. Logika sederhana, sebenarnya pengelola Kepulauan Widi harus dikelola pihak yang dipastikan memiliki sumber pendanaan yang bonafid dan memadai.
Pertanyaan akan muncul atas dasar apa, ada PT LII diberikan hak untuk mengelola keuangan sementera di satu sisi “kere†secara keuangan, karena ternyata tidak memiliki kemampaun untuk mengelola Kepulauan Widi.
Sangat berbahaya, ketika negara besar ini dikelola para pihak yang bermental calo, karena hal ini berkaitan dengan nasib jutaan orang. Dengan kekayaan alam dan potensi negara yang melimpah, Indonesia tidak membutuhkan calo, karena rantai itu bisa dipangkas dengan kerja sama negara dengan negara, bukan negara dengan calo, seperti yang terjadi di Kepualauan Widi.
