Dari potensi bidang perikanan dan kelautan yang dimiliki Provinsi Maluku tersebut, perlu didorong oleh para stakeholders untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Untuk itu berbagai kebijakan strategis baik itu dari level nasional dan lokal, yang relevan dengan pembangunan bidang kelautan, dan perikanan di provinsi seribu pulau ini harus menempatkan nelayan pada perpektif strategis, untuk meningkatkan kesejahteraan. Pasalnya salah satu penyumbang angka kemiskinan adalah para nelayan, sehingga jika mereka diperhatikan dengan cara dibina akan berdampak pada peningkatan kreasi mereka dalam usaha perikanan dan kelautan.
Hal ini merupakan output langsung dari pemberdayaan nelayan. Tentu upaya pembinaan yang dilakukan para stakeholder intens dilakukan dari waktu ke waktu. Ada sebagian besar sukses namun ada juga sebagian besar yang tidak optimal. Hal ini tentu terkait dengan mekanisme implementasi kebijakan, yang harus benar-benar kondisional sesuai dengan karakter sosial-ekonomi warga nelayan setempat, sehingga benar-benar terimplementasi dengan baik. Pada konteks ini, proses evaluasi yang substansial perlu intens dilakukan oleh para stakeholder. Hal ini untuk memastikan persentasi keberhasilan dan kegagalannya. (*)
