“Asosiasi yang didirikan ini akan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah, pengusaha perikanan, dan nelayan. Melalui organisasi ini akan didata potensi nelayan yang aktif agar dapat dengan mudah dibantu akses perizinan maupun BBM bersubsidi,” kata Kaidel.
Menurutnya, pendataan yang lebih terstruktur akan membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan secara tepat sasaran serta memperkuat tata kelola sektor perikanan di daerah.
Perketat Pengawasan BBM Subsidi
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti masih adanya praktik penimbunan dan penjualan ilegal BBM bersubsidi yang berdampak pada mahalnya harga di tingkat nelayan.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan memperketat sistem distribusi dan pengawasan BBM melalui mekanisme pendataan berbasis asosiasi serta penerapan sistem yang lebih transparan.
“Dengan adanya asosiasi ini, pemerintah daerah akan memperketat sistem pendataan dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” tegasnya.
Melalui MoU ini, Pemkab Kepulauan Aru berharap tercipta tata kelola sektor perikanan yang lebih tertib, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan nelayan di daerah kepulauan tersebut.
(Maichel Koipuy)
Porostimur.com berkomitmen memberikan fakta jernih, terpercaya, dan berimbang. Simak berita dan artikel terbaru kami di: WhatsApp Channel porostimur.com
