Tentu dipersilahkan mempersoalkan hasil surveinya, persis seperti lembaga-lembaga negara yang masuk daftar Transparansi Internasional tadi, misalnya, yang boleh-boleh saja berkilah untuk menolak atau mendelegitimasi hasil survei TI. Tak ada masalah dengan sikap yang demikian.
Namun lebih dari itu, karena isunya hanya sebatas hasil survei yang sangat bergantung kepada persepsi dari para pihak yang disurvei, maka kali ini, baik Jokowi maupun para pendukungnya di satu sisi dan para buzzer beserta peternak-nya di sisi lain, harus mulai belajar bahwa ada kalanya persepsi publik tidak bisa di-setir, tak bisa dijejali narasi-narasi yang sesuai dengan keinginan, alias harusnya mulai menapakkan kaki di bumi secara nyata dan menerimanya sebagai hasil survei.
Toh, semua orang juga mengetahui bahwa daftar tersebut adalah hasil survei, bukan gugatan hukum.
Setidaknya secara hukum Jokowi tetap tak ada masalah alias baik-baik saja. Begitu juga dengan gerbong-gerbong yang pernah mencari makan di istananya.
Perkara reputasi yang terganggu, nampaknya sudah bukan waktunya lagi Jokowi memikirkan hal itu. Menikmati pensiun yang nyaman sembari menimang-nimang cucu akan jauh lebih baik bagi Jokowi saat ini.
Bagi pendukungnya pun demikian. Terimalah hasil survei OCCRP sebagai sebuah hasil survei. Sebatas itupun tak adalah masalah. Ya, sebatas hasil survei maksudnya. It’s ok.
