Johnny mengatakan bukan hal yang mustahil melakukan amendemen UUD 1945 jika perubahan tersebut menjadi penerus kehendak rakyat. Proses politik amendemen UUD 1945, tutur dia, sepenuhnya menjadi domain MPR.
“Kami akan terus memperhatikan perkembangan dan implikasi diskursus politik masa jabatan presiden tersebut dan tetap fokus melakukan persiapan menghadapi Pemilihan Umum Serentak 2024,” katanya.
PPP
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan PPP akan mengkaji usulan penundaan Pemilu 2024 dengan meminta pandangan pakar mulai dari pakar hukum, politik, ekonomi, dan sosial. Menurutnya biaya penyelenggaraan pemilu yang diajukan KPU sebesar Rp 84 triliun sangat mahal di tengah kondisi ekonomi sekarang ini.
“Kami masih mengkaji usulan itu. Harus diakui kita fokus pada pemulihan ekonomi. Jika melihat anggaran pemilu yang diajukan KPU sebesar Rp 84 triliun itu besar sekali untuk ongkos demokrasi. Namun, jika anggarannya masih bisa dirasionalkan maka pemilu bisa sesuai jadwal. Di satu sisi semangat reformasi tetap harus dijaga. Meskipun dalam sejarah kita, pemilu dimajukan dan diundur juga pernah terjadi,” katanya.
3. Menolak Penundaan Pemilu
PDIP
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan wacana penundaan Pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak ada ruang untuk melakukan penundaan tersebut. Usulan tersebut, kata Hasto, menunjukkan ketidaktaatan terhadap konstitusi. Apalagi, sumpah presiden juga menyatakan pentingnya memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya.
