“Itu kan maunya Gubernur, janji-janjinya mau buat proyek lagi, dari proyek itu kemudian dijual lagi. Jadi ini hanya akal-akalan yang tidak benar,” tegasnya.
Berpotensi Bebani APBD ke Depan
Lebih jauh, Hendra mengingatkan bahwa perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejatinya telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah secara realistis.
Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD sudah mengetahui proyeksi pendapatan dan belanja sejak penetapan APBD sebelumnya, sehingga tidak seharusnya muncul kebutuhan tambahan melalui skema utang.
“Artinya pemda sudah tahu bahwa 2026 itu kita punya pendapatan sekian, penerimaan sekian, harus belanja sesuai kemampuan keuangan. Jangan targetkan yang tinggi, nah ternyata meleset, ini ada Rp1 triliun lagi yang dipinjam,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pinjaman tersebut justru akan menjadi beban bagi APBD pada tahun-tahun berikutnya, terutama dalam kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang.
“Nanti membebani APBD berikut, seperti bayar bunga, potong pokok. Jadi ini semakin kacau, rusak tata kelola keuangan pemprov,” ujarnya.
DPRD Diminta Bersikap Tegas
Di akhir pernyataannya, Hendra meminta DPRD Provinsi Maluku Utara untuk bersikap tegas dengan menolak rencana pinjaman tersebut.
“Saya meminta DPRD menolak. Ini ada bau busuk di dalamnya kalau dikabulkan,” pungkasnya.
