Dirinya menuturkan, saat ini Tim HCW sementara menyiapkan dokumen pendukung untuk segera menyurati ke tim koordinasi dan supervisi (korsup) KPK agar KPK juga ikut memantau semua proyek milik Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah yang ada di Maluku Utara.
“Kami berharap KPK turut memantau semua proyek milik BPPW Malut, karena ketika kami telusuri dan mengecek, BPPW hampir setiap tahun mendapat kucuran dana APBN ratusan miliar dan ini harus dikawal ketat, karena banyak proyek milik BPPW yang tim HCW temukan di lapangan, banyak yang tidak beres”, pungkasnya. (alena)
