Porostimur.com, Jakarta – Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rakhmat Hidayat, mengingatkan konflik yang terjadi di kawasan Matraman, Jakarta, pada Juli 2026 tidak seharusnya berkembang menjadi isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
Menurut Rakhmat, akar persoalan konflik tersebut lebih berkaitan dengan ketertiban umum dan solidaritas teritorial antarkampung. Namun, konflik semacam itu tetap rentan dibingkai menjadi persoalan SARA, terutama ketika narasi yang berkembang di media sosial tidak dikendalikan dengan informasi yang akurat.
Persoalan tersebut kembali menjadi perhatian sejumlah tokoh Maluku yang meminta pemerintah bersikap tegas terhadap setiap dugaan diskriminasi ras dan etnis yang dinilai merendahkan harkat dan martabat masyarakat Indonesia Timur, termasuk Maluku.
Salah satu tokoh muda Maluku di Jakarta, Adhy Fadhly, menilai tindakan bernuansa rasis terhadap masyarakat Indonesia Timur, khususnya masyarakat Maluku dan suku Ambon, tidak dapat dibenarkan dalam negara yang menjunjung persamaan hak seluruh warga negara.
“Jelas bahwa negara tidak membenarkan tindakan diskriminasi ras dan etnis. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah ketika narasi-narasi rasis terus berkembang dan masyarakat merasa tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya,” ujar Adhy, Ahad (16/8/2026).
