Bilang Darah Mahasiswa Papua Halal, Kapolres Kota Malang Dilaporkan ke Propam Polri

oleh -659 views
Link Banner

Porostimur.com | Jakarta: Kapolres Kota Malang Kombes Leonardus Simarmata dilaporkan ke Propam Polri, atas dugaan ujaran rasial saat mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa Papua pada 8 Maret 2021.

Laporan itu didaftarkan oleh Aliansi Mahasiswa Papua Jabodetabek atas nama Arman Asso kepada Propam Mabes Polri.

Laporan tersebut terdaftar dengan nomor SPSP2/815/III/2021/Bagyanduan pada 12 Maret 2021.

“Hari ini kami resmi dari mahasiswa Papua, kami telah melaporkan Kapolres Malang Pak Leonardus Simarmata.

Link Banner

“Di mana yang telah mengeluarkan instruksi pernyataan yang sangat rasis dan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua di Kota Malang,” kata Michael Himan, pengacara Aliansi Mahasiswa Papua, di Gedung Propam Polri, Jakarta, Jumat (12/3/2021).

Ia menjelaskan, ujaran rasial itu diucapkan saat Kapolres Leonardus Simamarta mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar oleh Gerakan Solidaritas Papua Bersama Rakyat (Gempur) di Malang, Jawa Timur, 8 Maret 2021.

Saat itu, mereka tengah membawa tema tentang hak perempuan dan penolakan otonomi khusus (Otsus) Papua jilid II yang akan diperpanjang.

Namun, unjuk rasa itu kemudian diwarnai aksi dorong antara mahasiswa dan Polri.

Baca Juga  MHB-GAS Akan Jadi kan Suara Rakyat Sebagai Spirit Dalam Memimpin Kota Ternate

Ketika itulah, Kapolres Leonardus diduga mengucapkan pernyataan yang belakangan diseret terhadap isu rasial.

Ucapan itu dinilai sangat memukul perasaan masyarakat Papua.

“Ujaran rasis tersebut sangat memukul perasaan kami orang Papua.

“Yang mana sebagai pemimpin yang seharusnya mengedepankan hak asasi manusia maupun memberikan pelayanan ketertiban demonstrasi dengan baik.”

“Namun melakukan pernyataan yang sangat sangat rasis lah,” ujarnya.

Ujaran rasial atau perkataan yang diucapkan Leonardus adalah ‘Tembak, tembak saja, darah mahasiswa itu halal. Tembak, tembak saja’.

Menurutnya, ucapan tersebut telah membuat gejolak masyarakat Papua di seluruh penjuru negeri.

“Kami khawatirkan ini bisa merembes seperti kejadian 2019 lalu di Surabaya.

“Hal yang sama juga dilakukan oleh aparat di Surabaya.”

Baca Juga  KPU Halmahera Barat Sosialisasi Tahapan Pilkada 2020

“Sehingga ini kami khawatirkan dari setiap media sosial itu sudah sangat viral.”

“Dan tanggapan dari WhatsApp grup itu, ini harus dilaporkan, kalau tidak ini akan merembes di Papua,” bebernya.

Aliansi Mahasiswa Papua Jabodetabek menuntut Kapolres Kota Malang Kombes Leonardus Simamarta dipecat dari jabatannya.

Dia bilang, pelaku harus mempertanggung jawabkan ucapannya.

“Orang yang tidak tahu apa-apa bisa kena juga di sana atas sikap arogansi seorang Kapolres ini.”

“Sehingga kami memohon kepada Bapak Kapolri untuk segera menindaklanjuti kasus ini, agar bisa mempertanggungjawabkan ucapan tersebut,” ucap Michael.

Kapolri, kata Michael, diminta menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Leonardus.

Kapolres juga diminta mengucapkan permintaan maaf secara terbuka.

“Ya mohon maaf dan bisa dipecat dari jabatan Kapolres tersebut,” cetusnya.

Propam Polri menyatakan akan menindaklanjuti laporan mahasiswa Papua, terkait dugaan ujaran rasial Kapolres Kota Malang saat pengamanan aksi unjuk rasa pada 8 Maret 2021.

Baca Juga  Kadisnaker Halsel: Soal PHK 3 Karyawan PT. Mega Surya Pertiwi Tidak Ada Masalah

Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo menyatakan, pihaknya segera melakukan klarifikasi terhadap pelapor maupun Kapolresta Malang selaku terlapor.

“Benar hari ini Yandua Propam Polri menerima pengaduan dari salah satu mahasiswa Papua terkait kejadian di Polresta Malang.”

“Langkah Divisi Propam akan mulai melaksanakan penyelidikan dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, baik dari pelapor dan terduga pelanggar,” kata Sambo kepada wartawan, Jumat (12/3/2021).

Propam, kata Sambo, berjanji transparan untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Seluruh pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran personel Polri bakal diselidiki secara objektif.

“Propam Polri akan obyektif dan transparan dalam memproses dan menindaklanjuti setiap laporan pengaduan masyarakat, terkait perilaku anggota Polri dalam pelaksanaan tugas,” paparnya.

(red/wartakotalive)